Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH KEPADA PIHAK YANG BERHAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2023/PN.SRG

Nadirah, Erina Rahma (2026) PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH KEPADA PIHAK YANG BERHAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2023/PN.SRG. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (51MB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (480kB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (508kB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (239kB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (205kB) | Request a copy
[img] Text
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (331kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
ERINA RAHMA NADIRAH_1111200364_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (49MB) | Request a copy

Abstract

A land ownership dispute between the holder of a Land Ownership Certificate (Sertifikat Hak Milik or SHM) and another party who only possessed an IPEDA Letter C document in the process of land acquisition for the construction of the Supporting Area of the Serang Regency Government caused legal uncertainty regarding the rightful recipient of compensation. The objection raised by a party without legitimate ownership led to the postponement of compensation payment and compelled the implementing agency to use the consignment mechanism as regulated in Article 42 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. Using a normative juridical method with statutory and case approaches to analyze Decision Number 33/Pdt.G/2023/PN.Srg, this research aims to examine the application of the principle of legal certainty in granting compensation for land acquisition and its legal implications for the parties involved. The results show that the implementation of the legal certainty principle was initially not optimal due to objections from unauthorized parties, creating legal uncertainty for the rightful landowner. Through its decision, the court affirmed that the Land Ownership Certificate is the only valid proof of ownership, resulting in the restoration and strengthening of the principle of legal certainty—both for the rightful owner and for the government in conducting land acquisition for public purposes in a more transparent, fair, and lawful manner.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSuhadi, Aris19600208200312 1001
Thesis advisorSolapari, Nuryati197906022006042001
Additional Information: Adanya sengketa kepemilikan tanah antara pemegang Sertifikat Hak Milik dengan pihak lain yang hanya memiliki dasar bukti IPEDA Letter C pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kawasan Penunjang Pemerintah Kabupaten Serang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pihak yang berhak atas ganti kerugian. Keberatan dari pihak yang tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah menyebabkan tertundanya pembayaran ganti rugi dan memaksa instansi pelaksana menempuh mekanisme konsinyasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Srg, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah serta akibat hukumnya terhadap para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum pada awalnya belum terlaksana secara optimal karena adanya keberatan dari pihak yang tidak berhak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak yang sah. Melalui putusannya, pengadilan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan berimplikasi hukum pada pemulihan serta penguatan prinsip kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah maupun bagi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uncontrolled Keywords: Kepastian Hukum, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Putusan Pengadilan Legal Certainty, Compensation, Land Acquisition, Public Interest, Court Decision
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Ms Erina Rahma
Date Deposited: 13 Mar 2026 03:16
Last Modified: 13 Mar 2026 03:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/59247

Actions (login required)

View Item View Item