IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

DASSYIFA, INAYA (2026) IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_02.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_03.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_04.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_05.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text INAYA DASSYIFA_1111200347_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a technology in the form of machines that can mimic human behavior and is developed based on human thinking knowledge. Artificial intelligence technology designed to imitate human activities has become a source of concern for society. This is because artificial intelligence has the ability to perform legal actions or behaviors similar to humans, including criminal activities. The legal status of artificial intelligence is not explicitly regulated in Indonesian criminal law, which creates legal uncertainty if criminal acts involving artificial intelligence occur. Currently, Indonesia has the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) related to technology regulation. The research problem in this study is how Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) sanctions artificial intelligence as a cybercrime and the implications of artificial intelligence use in cybercriminal activities. The legal enforcement theory and criminal theory are used in this research. The research methods employed are normative juridical and field research. The findings indicate that cybercrimes caused by artificial intelligence are currently regulated under Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), although it does not explicitly address artificial intelligence. Sanctions are based on the modus operandi used by the perpetrators. Additionally, artificial intelligence, while bringing positive impacts to human life, also has negative consequences, including potential involvement in cybercrimes. In conclusion, Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) is still insufficient in regulating artificial intelligence. The government should establish specific regulations regarding AI and implement effective preventive measures to address potential criminal activities related to artificial intelligence.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	MOHAS, MUHYI	196109212000121001
Thesis advisor	ROFIANA, REINE	198411222008122002

Additional Information:

Kecerdasan buatan adalah teknologi yang berbentuk mesin yang dapat meniru perilaku manusia serta dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia dan dapat melakukan prosedur berpikir manusia. Teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru aktivitas manusia telah menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan yang sama seperti manusia, termasuk dalam kategori kejahatan atau tindak pidana mayantara. Status kecerdasan buatan belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika terjadi tindak pidana yang melibatkan kecerdasan buatan. Saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan teknologi UU ITE. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sanksi UU ITE terhadap kecerdasan buatan sebagai tindak pidana mayantara dan bagaimana implikasi penggunaaan kecerdasan buatan pada tindak pidana mayantara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang didapat yaitu tindak pidana mayantara yang disebabkan oleh teknologi kecerdasan buatan saat ini masih diatur di dalam UU ITE walaupun UU ITE belum secara eksplisit mengatur mengenai kecerdasan buatan sanksinya hanya berdasarkan modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan selain membawa dampak positif dalam kehidupan manusia juga memiliki dampak negatif salah satunya dapat menyebabkan suatu tindak pidana mayantara. Kesimpulan UU ITE masih belum cukup untuk mengatur mengenai teknologi kecerdasan buatan. Saran pemerintah harus membuat suatu pengaturan khusus mengenai teknologi kecerdasan buatan dan membuat tindakan pencegahan yang efektif tentang potensi kejahatan yang dapat disebabkan oleh teknologi kecerdasan buatan.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum

Depositing User:

Mrs INAYA DASSYIFA

Date Deposited:

12 Mar 2026 06:43

Last Modified:

12 Mar 2026 06:43

URI:

http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/59241

Actions (login required)

View Item

Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA