farrah, farrah (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN DI DALAM RUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Farrah_1111220160_CP.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _02.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _04.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _05.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) |
|
Text
FARRAH_1111220160 _REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) |
Abstract
Violence among detainees within State Detention Centers constitutes a complex legal issue because it occurs within a space fully under state authority and responsibility and involves individuals who share a restricted legal status, thereby raising questions not only concerning the form of criminal liability of the perpetrators but also regarding the effectiveness of the correctional system in ensuring security, order, protection of human rights, and legal certainty for all detainees. This study aims to analyze the criminal responsibility of perpetrators of detainee-on-detainee violence resulting in death and to examine the normative and practical implications of the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code in this context. The findings indicate that violence committed collectively resulting in loss of life fulfills the qualification of samenloop in the form of concursus realis, as there are multiple independent criminal acts committed within a single related series of events. Therefore, criminal liability must be grounded in the principle of legality, the principle of culpability as the basis of blameworthiness, and the principle of individualization of punishment while taking into account the provisions on participation or co-perpetration (medeplegen) to ensure proportionality and justice in sentencing. The implementation of the new Criminal Code strengthens a more humane, proportional, and substantively just orientation of punishment and practically requires increased professionalism of correctional officers, more effective state supervision, improved detention management, stronger internal coordination, and continuous evaluation of the correctional control system.ting comprehensive reform in criminal law policy and correctional governance.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kekerasan antartahanan di dalam Rumah Tahanan Negara Rutan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena terjadi dalam ruang yang sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab serta penguasaan negara dan melibatkan individu yang sama sama berstatus sebagai subjek hukum dengan kebebasan terbatas sehingga menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus efektivitas sistem pemasyarakatan dalam menjamin keamanan ketertiban perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi seluruh penghuni, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan antartahanan yang mengakibatkan kematian serta mengkaji implikasi normatif dan praktis penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam konteks tersebut, dengan temuan bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama sama hingga menimbulkan akibat hilangnya nyawa memenuhi kualifikasi samenloop dalam bentuk concursus realis karena terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum asas kesalahan sebagai dasar pencelaan dan legitimasi pemidanaan serta prinsip individualisasi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyertaan atau medeplegen guna memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penjatuhan sanksi sementara penerapan KUHP Baru memperkuat orientasi pemidanaan yang lebih humanis proporsional berkeadilan substantif serta berorientasi pada perlindungan masyarakat yang secara praktis menuntut peningkatan profesionalisme aparat pemasyarakatan pengawasan negara yang lebih efektif pembenahan tata kelola keamanan Rutan penguatan koordinasi internal serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pembinaan dan pengendalian yang konsisten. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs farrah agil | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Mar 2026 06:34 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Mar 2026 06:39 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/59238 |
Actions (login required)
 |
View Item |