AROFAH, IIN (2026) KEADILAN DISTRIBUTIF MASYARAKAT DESA BATUKUDA (STUDI KASUS INDUSTRI TAMBANG PASIR). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Iin Arofah_2290210004_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_CP.pdf Download (116kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_01.pdf Download (748kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_02.pdf Download (110kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_03.pdf Download (105kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_04.pdf Download (590kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_05.pdf Download (11kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_REF.pdf Download (89kB) |
|
Text
Iin Arofah_2290210004_LAMP.pdf Download (1MB) |
Abstract
The sand mining industry in Batukuda Village has both positive and negative impacts. The positive impact of sand mining can create jobs for the surrounding community, while the negative impact can cause land degradation and result in unequal distribution of resource benefits. This study uses John Rawls's theory of distributive justice (1971) as its analysis and theoretical review. This study aims to examine distributive justice in the Batukuda Village community. This study uses a case study method with a qualitative approach. The formal object of this study is the theory of distributive justice, while the material object is the problems arising from environmental injustice. The results and discussion of this study indicate that distributive justice has not yet been realized in the Batukuda Village community. Consequently, the Batukuda Village community experiences conflict between the upper-class community structure, the mining sector, and the lower-class community structure, the community most impacted by the sand mining. This study concludes that the distributive justice achieved by the Batukuda Village community meets the standards of fulfilling the principles of equal freedom and equality. The principle of equal freedom has not succeeded in maintaining private property rights, namely the retention of land and buildings owned by the Batukuda Village community. The principle of equality is illustrated by the lack of compensation received by affected communities, leading those most affected to pursue livelihood strategies by seeking opportunities from the sand mine, such as collecting fees from passing trucks or becoming road sweepers. The Batukuda Village government's role is limited to mediating between the sand mine and the community. This study recommends that the Batukuda Village community initiate a collective movement to achieve distributive justice.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Industri tambang pasir di Desa Batukuda menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya tambang pasir dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sedangkan dampak negatif dapat menimbulkan kerusakan lahan serta mengakibatkan ketidakmerataan pembagian manfaat sumberdaya. Penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif dari John Rawls 1971 sebagai analisis dan tinjauan teori. Penelitian ini bertujuan untuk membahas keadilan distributif masyarakat Desa Batukuda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan objek formal pada penelitian ini adalah teori keadilan distributif, sedangkan objek material pada penelitian ini adalah masalah yang terjadi akibat ketidakadilan lingkungan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan belum terwujudnya keadilan distributif pada masyarakat Desa Batukuda. Akibatnya masyarakat di Desa Batukuda mengalami konflik antara struktur masyarakat kelas atas, pihak tambang dengan struktur masyarakat kelas bawah, pihak masyarakat yang paling terdampak terhadap tambang pasir. Penelitian ini menyimpulkan keadilan distributif yang didapatkan oleh masyarakat Desa Batukuda dengan standar pemenuhan prinsip kebebasan yang sama dan prinsip kesetaraan. Prisnip kebebasan yang sama belum berhasil mempertahankan hak milik pribadi yaitu bertahan pada tanah dan bangunan milik masyarakat Desa Batukuda. Prinsip kesetaraan, digambarkan dengan kurangnya uang kompensasi yang didapatkan masyarakat yang terdampak, sehingga masyarakat yang paling terdampak melakukan strategi nafkah dengan melihat peluang dari adanya tambang pasir misalnya dengan melakukan pemungutan iuran terhadap truk yang melintas, atau menjadi petugas penyapu jalan raya. Peran pemerintah Desa Batukuda hanya sebagai mediasi antara pihak tambang pasir dengan pihak masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat Desa Batukuda untuk memulai gerakan kolektif untuk mendapatkan keadilan distributif. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HM Sociology | |||||||||
| Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87204-Jurusan Pendidikan Sosiologi |
|||||||||
| Depositing User: | IIN AROFAH | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Feb 2026 07:16 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Feb 2026 07:16 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/58836 |
Actions (login required)
 |
View Item |