ARFITAMA PUTRA, RAKHA (2026) PENERAPAN PENYELESAIAN DIVERSI DI KEPOLISIAN SEKTOR YANG TIDAK MEMILIKI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_02.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_03.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_04.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_05.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy |
|
Text
RAKHA ARFITAMA PUTRA_111210111_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB) | Request a copy |
Abstract
The implementation of resolving cases involving children in conflict with the law through a diversion approach, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and supported by institutional regulations in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 10 of 2007 concerning the Women and Children Service Unit, has in practice not been optimally carried out at the Taman Sari Sector Police, which does not have a Women and Children Service Unit. This study aims to examine the resolution and application of diversion at police sector offices that do not have a Women and Children Service Unit, as well as to analyze the fulfillment of the rights of children as victims in cases resolved through diversion. The theories applied in this study are law enforcement theory and legal protection theory. This research is qualitative in nature and employs a normative juridical research method. The data used consist of secondary data in the form of legislation, as well as primary data obtained through interviews with Criminal Investigation Unit staff at the Taman Sari Sector Police. Data collection techniques include library research and field research, which are then analyzed using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the implementation of diversion at sector police offices without a Women and Children Service Unit is carried out without involving or coordinating with the Women and Children Service Unit at the district police level. As an alternative, the sector police involve the Women and Children Protection Service Center to assist in the diversion process. The results of case resolution, which are limited to an apology without compensation, fail to provide proportional recovery for the physical and psychological harm suffered by the victims. This study recommends expanding the establishment of Women and Children Service Units to the sector police level or assigning child investigators, as well as implementing clear regulations regarding the obligation and limits of compensation in the diversion process.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan diversi, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta didukung pengaturan kelembagaan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, pada praktiknya belum terlaksana secara maksimal di tingkat Kepolisian Sektor Taman Sari yang belum memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dan penerapan diversi di Polsek yang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta menganalisis pemenuhan hak kepada anak sebagai korban yang melakukan penyelesaian perkara melalui diversi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum. Penulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Staff Reskrim Polsek Taman Sari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terjadi pada Kepolisian Sektor yang tidak memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan tanpa melibatkan maupun berkoordinasi dengan UPPA di tingkat Polres. Sebagai alternatif, Polsek menghadirkan Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendampingi proses diversi. Temuan hasil penyelesaian yang hanya berupa permintaan maaf tanpa pemberian ganti rugi tidak memberikan pemulihan yang proporsional terhadap kerugian fisik maupun psikologis korban. Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukan perluasan pembentukan Unit PPA hingga tingkat Polsek atau penugasan penyidik anak dan pengaturan yang tegas mengenai kewajiban dan batasan jumlah ganti rugi dalam pelaksanaan diversi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Polsek, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Children in Conflict with the Law, Diversion, Sector Police, Women and Children Service Unit. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Rakha Arfitama Putra | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Apr 2026 03:17 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Apr 2026 03:17 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57764 |
Actions (login required)
 |
View Item |