Farihan, Innaki Farhan (2025) IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF G UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK MASYARAKAT PESERTA BPJS KELAS 3 DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KAMAR RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) |
|
Text
INNAKI FARHAN FARIHAN_7773230012_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
BPJS Kesehatan participants tend to face difficulties in obtaining health services, one of which is discrimination. In general, the discrimination experienced by BPJS Kesehatan participants in hospitals is the difference in treatment given by hospitals to BPJS Kesehatan participants and non-BPJS/general patients. This occurs because the services provided are of low quality, so they cannot meet patient expectations, thereby affecting the quality of services provided to the community. Based on these issues, the author identified the problem in this study, namely how Article 4 Letter G of Law -Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Class 3 BPJS Participants in the Inpatient Room of the Banten Regional General Hospital and what form of legal protection is available to Class 3 BPJS participants as consumers of health services in the Inpatient Room in the event of discriminatory service. This thesis uses a normative empirical research method to examine the implementation of positive law provisions in society using a legislative approach with sampling and questionnaire techniques distributed in the BPJS Class 3 Inpatient Room at the Banten Regional General Hospital. The results of the study show that there are still components that cannot be fulfilled by hospitals as advanced referral facilities. BPJS participants often experience discrimination, particularly in the provision of medication and room facilities. This can occur due to medication restrictions, as BPJS Kesehatan provides health services in accordance with national guidelines and formularies (lists of medications covered by BPJS), unlike general patients who naturally have more freedom to choose their medication. This means that not all medications are covered by BPJS Kesehatan, especially new and expensive medications or those not included in the formulary list. In terms of facilities, the potential for a lack of facilities such as this can occur because there are no standards or regulations governing how hospitals should serve BPJS Kesehatan patients on a daily basis, as well as independent patients and insurance patients. Due to the lack of standards, hospital management has implemented quotas so that everyone can be served properly and without discrimination.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pasien peserta BPJS Kesehatan cenderung dipersulit dalam memperoleh pelayanan kesehatan, salah satunya adalah perlakuan diskriminasi. Secara umum diskriminasi yang dialami oleh pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit adalah adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien peserta BPJS Kesehatan dan Non BPJS/pasien umum. Hal tersebut terjadi karena pelayanan yang diberikan berkualitas rendah sehingga belum dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan pasien sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka berdasarkan permasalah tersebut penulis mengambil identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pelaksanaan Pasal 4 Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Peserta BPJS Kelas 3 di Kamar Rawat Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan bagaimana bentuk perlindungan hukum masyarakat peserta BPJS Kelas 3 sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan di Kamar Rawat Inap apabila terjadi pelayanan diskriminasi. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisi dengan teknik metode sampling dan kuisioner yang disebar di Kamar Rawat Inap BPJS Kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Hasil penelitian menunjukan masih terdapat implemensi belum dapat terpenuhi oleh Rumah Sakit sebagai Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Pasien peserta BPJS kerap mengalami diskriminasi khususnya pada pemberian obat dan fasilitas kamar. Hal ini dapat terjadi karena pembatasan obat karena BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman dan formularium nasional (daftar obat yang ditanggung BPJS) berbeda dengan pasien umum yang tentunya memiliki kebebasan lebih untuk memilih obat. Ini berarti tidak semua obat ditanggung oleh BPJS Kesehatan terutama obat-obatan baru yang mahal atau tidak ada dalam daftar formularium. Sedangkan dalam hal fasilitas, potensi minimnya fasilitas seperti ini dapat terjadi karena tidak ada standardisasi atau regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya rumah sakit melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan setiap harinya, begitu juga layanan pasien mandiri dan asuransi, sehingga karena tidak ada standardisasi, manajemen rumah sakit telah menerapkan porsi supaya semua bisa terlayani dengan secara benar dan serta tidak diskirimatif | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Consumer Protection, BPJS, Health Services, Discrimination, Hospitals, Inpatient Rooms Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan, Diskriminasi, Rumah Sakit, Kamar Rawat Inap. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Innaki Farhan Farihan | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Jan 2026 04:36 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Jan 2026 06:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57754 |
Actions (login required)
 |
View Item |