Alisy, Agus Ahmad (2026) PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA DI KEJAKSAAN NEGERI CILEGON. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) |
|
Text
AGUS AHMAD ALISY_7773220001_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) |
Abstract
Termination of prosecution based on Restorative Justice is carried out by taking into account the interests of the victim and other protected legal interests, avoidance of negative stigma, avoidance of retaliation, community response and harmony, propriety, morality and public order. There are indications of problems, namely, firstly, how the Indonesian Attorney General's Office has the authority to terminate prosecution based on restorative justice and secondly, how to apply the termination of prosecution based on restorative justice to the crime of receiving stolen goods carried out jointly in Kejaksaan Negeri Cilegon. This research is normative juridical, so the approach used is a case study. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Prosecutor's Authority in stopping the prosecution of criminal cases based on restorative justice is a form of attribution authority, namely the authority that originates from statutory regulations in this case the Prosecutor's Law and the Prosecutor's Termination of Prosecution Regulation because the Public Prosecutor as the case master (dominus litis) has broad authority in resolving criminal cases. The presence of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on Restorative Justice expands the Prosecutor's Authority in Terminating Cases in the Criminal Procedure Code and expands the Interpretation of the Explanation of Public Interest or in the Interest of Law, of course through a Restorative Justice approach that prioritizes Peace Efforts to compensate for the rights of victims rather than revenge The application of termination of prosecution based on restorative justice for criminal acts of receiving stolen goods carried out jointly in Kejaksaan Negeri Cilegon especially in cases Hermansyah Maja, Dkk who is suspected of violating Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP The prosecution should be terminated based on restorative justice because it has fulfilled the requirements as stipulated in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on Restorative Justice and there has been peace between the victim and the suspects so that it is in accordance with the purpose of restorative justice, namely to restore the original situation. Besides that Kejaksaan Negeri Cilegon During the period from 2023 to 2025, 9 (nine) cases have been terminated based on restorative justice, so that the authority of the Republic of Indonesia Attorney General's Office in terminating prosecution based on restorative justice is still considered effective and efficient in resolving conflicts in society by involving all related parties (perpetrators, victims, families and the community) as a real form of humanistic and modern law enforcement, which focuses on restoring the original state, not merely revenge (retributive).
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adanya indikasi masalah yaitu pertama bagaimana kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan kedua bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama di Kejaksaan Negeri Cilegon. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh di analisis secara data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Kejaksaan dan Perja Penghentian Penuntutan karena Jaksa Penuntut umum sebagai penguasa perkara (dominus litis) memiliki wewenang luas dalam penyelesaian perkara pidana. Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperluas Penafsiran Penjelasan Kepentingan Umum atau Demi Kepentingan Hukum tentunya melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Upaya Perdamaian penggantian kerugian Hak-hak dari korban dari pada pembalasan dan Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama – sama di Kejaksaan Negeri Cilegon khususnya pada perkara Hermansyah Maja, Dkk yang disangkakan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seharusnya dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan telah ada perdamaian antara korban dan para tersangka sehingga sesuai dengan tujuan restorative justice yaitu untuk memulihkan pada keadaan semula. Selain itu Kejaksaan Negeri Cilegon selama kurun waktu 2023 sampai dengan tahun 2025 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 9 (sembilan) perkara sehingga Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih dianggap efektif dan efisian untuk menyelesaikan konflik di masyarakat dengan melibatkan semua pihak terkait (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) sebagai bentuk nyata penegakan hukum yang humanis dan modern, yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan semata-mata pembalasan (retributif). | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Termination of Prosecution, Fencing, Restorative Justice Penghentian Penuntutan, Penadahan, Restoratif Justice | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Agus Ahmad Alisy | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Jan 2026 02:23 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Jan 2026 02:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57744 |
Actions (login required)
 |
View Item |