NADIAFITRIAN, DEFANI (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. S1 thesis, UNIVERSITA SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_02.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_03.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy |
|
Text (SKR[PSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_04.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_05.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy |
|
Text (SKRIPSI)
DEFANI NADIAFITRIAN_1111210334_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) | Request a copy |
Abstract
The crime of counterfeiting money is committed by people who have special skills, especially in the printing sector. The crime of counterfeiting currency is a crime of imitating or falsifying currency, state banknotes, or banks with the intention of circulating or ordering it to be circulated as if the currency, state banknotes, or banknotes were genuine and not counterfeited. This research has problem identification First, how is the criminal responsibility for the crime of counterfeiting money based on Law Number 7 of 2011, Second, how is the role of criminal law in preventing the crime of counterfeiting money. The method used by the researcher is normative juridical with an approach to legal norms that are still in force, whether written or unwritten. The responsibility of the law that regulates counterfeiting currency in Indonesia is very clear and firm. This is mainly regulated in Law No. 7 of 2011 concerning Currency and several articles in the Criminal Code (KUHP), such as Article 244, Article 245, and Article 374 and Article 375 of the new KUHP, The enactment of Law No. 7 of 2011 concerning Currency, is a legal effort to complement the limitations in the KUHP that regulate and threaten perpetrators of counterfeiting money so that the substance of Law No. 7 of 2011 contains legal efforts to anticipate the emergence of various types of crimes related to counterfeiting such as terrorism and money laundering. And also one of the efforts is to emphasize that the rupiah is the only legal tender for the entire territory of the Republic of Indonesia, which means its use is mandatory in any transaction and anyone within the territory of Indonesia with criminal consequences for those who violate it. This crime has far-reaching consequences, not only for individuals who receive counterfeit money in transactions, but also for economic stability and public confidence in the country's financial system. The presence of counterfeit money in society has the potential to jeopardize the monetary system, cause inflation, and hinder economic growth. Legal regulation of counterfeiting is crucial for maintaining national economic and financial stability.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana pemalsuan uang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, terutama dibidang percetakan. Tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan. Penelitian ini terdapat identifikasi masalah Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalasuan uang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011, Kedua bagaimana peran hukum pidana daslam pencegahan tindak pidana pemalsuan uang. Metode yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dengan pendekatan norma-norma hukum yang masih berlaku mau tertulis ataupun tidak tertulis. Pertanggung jawaban Undang-undang yang mengatur pemalsuan mata uang di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas. Hal ini terutama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 374 serta Pasal 375 KUHP baru, Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang, Dan juga Salah satu upaya perannya adalah dengan menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya legal tender untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, yang berarti penggunaannya adalah wajib dalam transaksi apapun dan siapapun selama di wilayah Indonesia dengan konsekuensi pidana bagi yang melanggar. . Kejahatan ini memiliki dampak luas tidak hanya terhadap individu yang menerima uang palsu dalam transaksi, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat berpotensi mengacaukan sistem moneter, menyebabkan inflasi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengaturan hukum mengenai pemalsuan uang menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga ketertiban ekonomi dan keuangan nasional. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggung Jawaban Pidana, Pemalsuan Mata uang, Pidana, Sanksi Pidana criminal liability, Counterfeiting of Currency, Criminal, Criminal Sanctions | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Defani Nadiafitrian | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Apr 2026 04:16 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Apr 2026 04:16 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57462 |
Actions (login required)
 |
View Item |