Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI SKEMA PIRAMIDA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Swargana, Syifa Zalfa (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI SKEMA PIRAMIDA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (630kB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (631kB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (581kB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (522kB) | Request a copy
[img] Text
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (536kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
SYIFA ZALFA SWARGANA _1111210274_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Investment is an activity of capital placement aimed at obtaining substantial profits. However, many business or investment mechanisms are subsequently carried out illegally and in violation of the law. One such illegal activity is known as a pyramid scheme. The term “pyramid scheme” is explicitly regulated in Law Number 7 of 2014 on Trade and is also implicitly reflected in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 1 paragraph (1). The phenomenon of investment fraud within society often disguises itself as legitimate investment transactions, including pyramid schemes. Based on this background, the research problems are identified as follows: (1) how legal protection for pyramid scheme investors is regulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in conjunction with Law Number 7 of 2014 on Trade; and (2) how the legal remedies available to investors and the liability of investment companies for losses suffered by pyramid scheme investors are regulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in conjunction with Law Number 7 of 2014 on Trade.The theories applied in this study are the theory of legal protection and the theory of legal liability. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches. The data used consist of secondary data, supported by primary data. The results of the study indicate that PT Bandung Eco Sinergi Teknologi has not fully implemented consumer protection principles, as pyramid scheme promotional patterns are still identified and investors’ legal efforts to access out-of-court dispute resolution institutions remain weak, indicating the need for strengthening legal protection to make it more effective. Furthermore, the implementation of such liability has not yet guaranteed investors’ rights to compensation, transparency, and legal protection.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorGUNAWATI, ANNE197304202010122001
Thesis advisorANWAR, JARKASI197003012008121002
Additional Information: Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan besar. Tetapi, banyak mekanisme bisnis atau investasi yang kemudian dilakukan dengan ilegal dan melawan hukum. Salah satunya aktivitas ilegal itu disebut skema piramida. Skema Piramida merupakan istilah yang terdapat dalam peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, tersirat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1). Fenomena penipuan investasi dikalangan masyarakat sering menyamar sebagai transaksi investasi, seperti skema piramida. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor skema piramida menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Bagaimana upaya hukum investor dan tanggung jawab perusahaan investasi atas kerugian yang ditanggung oleh investor skema piramida menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi belum menerapkan prinsip perlindungan konsumen, masih ditemukan pola promosi skema piramida dan lemahnya upya hukum investor pada akses lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum agar lebih efektif. Selain itu, bentuk tanggung jawab tersebut pelaksanaannya belum menjamin hak investor untuk memperoleh kompensasi, transparansi, dan perlindungan hukum.
Uncontrolled Keywords: Investasi, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum Investment, Legal Protection, Legal Responsibility
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Syifa Zalfa Swargana
Date Deposited: 06 Apr 2026 04:25
Last Modified: 06 Apr 2026 04:25
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57241

Actions (login required)

View Item View Item