Lestari, Bunga Maulidina (2025) PERAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBELIAN TIKET KONSER MUSIK NCT MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF CYBER VICTIMOLOGY. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_01.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_02.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_03.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_04.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_05.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy |
|
|
Text
BungaMaulidinaLestari_1111200221_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy |
Abstract
The purchase of concert tickets through social media opens opportunities for fraud, especially when victims are in emotional and urgent situations. This commonly occurs in the sale of tickets for K-pop group concerts, including NCT, where perpetrators exploit fans' enthusiasm to carry out various fraudulent schemes. In such cases, victims not only suffer financial losses but may also indirectly contribute to the crime through their own actions. This research examines the role of victims in electronic transaction fraud related to the purchase of NCT concert tickets via social media from the perspective of cyber victimology, as well as the legal regulations concerning the victim's role in such crimes. Using a normative juridical method, the study analyzes existing legal norms and finds that victims are not entirely passive but may contribute directly or indirectly through their choices and behavior. From the perspective of cyber victimology, these individuals are considered participating victims who create opportunities for crime to occur. This understanding is not intended to blame the victims but rather to raise legal and social awareness and to promote preventive actions against cybercrime. However, current Indonesian legal regulations do not explicitly address the victim’s role in electronic transaction fraud, which indicates a need for criminal law reform to better adapt to the development of cybercrime. This reform should include three functional stages: formulation, application, and execution, with the aim of establishing a more responsive, humane, and balanced legal system that protects offenders, victims, and the digital society as a whole.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembelian tiket konser melalui media sosial membuka peluang terjadinya penipuan, terutama saat korban dalam kondisi emosional dan terdesak. Kasus ini banyak terjadi pada penjualan tiket konser grup K-pop, termasuk NCT, dimana pelaku memanfaatkan antusiasme penggemar untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Dalam situasi ini, korban tidak hanya mengalami kerugian, tetapi juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap terjadinya kejahatan melalui tindakan yang dilakukannya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial berdasarkan perspektif cyber victimology serta bagaimana peraturan hukum terhadap peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam kasus penipuan transaksi elektronik tidak sepenuhnya pasif, melainkan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan dan tindakannya. Dalam perspektif cyber victimology, korban tergolong participating victim yang membuka peluang terjadinya kejahatan. Pemahaman ini penting bukan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial serta mendorong langkah preventif dalam menghadapi risiko kejahatan siber. Di sisi lain, peraturan hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Sehingga pembaharuan hukum pidana diperlukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber. Pembaharuan tersebut mencakup tiga tahap fungsional yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan langkah tersebut, diharapkan terbentuk sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berimbang dalam memberikan perlindungan kepada pelaku, korban, dan masyarakat digital. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Penipuan Transaksi Elektronik, Cyber Victimology, Participating Victims, Pembaharuan Hukum Pidana Electronic Transaction Fraud, Cyber Victimology, Participating Victims, Criminal Law Reform | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Bunga Maulidina Lestari | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Jan 2026 02:43 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Jan 2026 02:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56891 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
