Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN MEDIA PENYIARAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Mohamad Rafli Nur, Wahyudi (2025) URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN MEDIA PENYIARAN DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (511kB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (547kB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (51kB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB) | Request a copy
[img] Text
MOHAMAD RAFLI NUR WAHYUDI_1111200307_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengawasan media penyiaran digital ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Identifikasi masalah bagaimana pengaturan pengawasan media penyiaran digital di Indonesia dan bagaimana urgensi pengaturan pengawasan media penyiaran digital ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori pengawasan sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, pengaturan pengawasan media penyiaran digital di Indonesia yaitu pada media penyiaran digital teresterial yang merupakan migrasi dari penyiaran televisi analog yang pengaturan pengawasannya mengacu pada Undang-Undang Penyiaran dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) sedangkan pada media penyiaran berbasis internet atau over the top (OTT) yang mana pengaturan pengawasannya mengacu pada Undang-Undang ITE tanpa adanya spesifikasi bersifat aturan yang yang jelas. Dan pengaturan pengawasan media penyiaran digital saat ini berada di tahap yang penting karena timbul dari tidak memadainya pengawasan preventif pada media penyiaran digital OTT yang tidak mewajibkan mereka berkomitmen pada standar tertentu seperti mengikuti P3SPS sehingga konten-konten yang melanggar etika penyiaran dapat tayang dengan bebas tanpa ada filter di awal. Kondisi ini membuat ekosistem siaran digital menjadi liar, tidak terkendali, dan berpotensi membahayakan tatanan sosial.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFirdaus, Firdaus197509132006041002
Thesis advisorQotrun, Nida199010212020122005
Additional Information: This research discusses the regulation of digital broadcasting media supervision reviewed from Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Identification of the problem of how to regulate digital broadcasting media supervision in Indonesia and how urgent the regulation of digital broadcasting media supervision reviewed from Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. This research uses the theory of the rule of law and the theory of supervision as its analytical tool. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to secondary data through literature studies. Based on the results of this research analysis, the regulation of digital broadcasting media supervision in Indonesia is in terrestrial digital broadcasting media which is a migration from analog television broadcasting whose supervision regulations refer to the Broadcasting Law with Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcasting Program Standards (P3SPS) while in internet-based broadcasting media or over the top (OTT) where the supervision regulations refer to the ITE Law without any clear regulatory specifications. And the current regulatory oversight of digital broadcast media is at an urgent stage due to the inadequate preventive oversight of OTT digital broadcast media, which does not require them to commit to specific standards such as following P3SPS, allowing content that violates broadcasting ethics to air freely without prior filtering. This condition has created a wild, uncontrolled digital broadcast ecosystem that has the potential to endanger social order.
Uncontrolled Keywords: Pengaturan, Pengawasan, Media. Regulation, Supervision, Media
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mohamad Rafli Nur Wahyudi
Date Deposited: 19 Dec 2025 02:15
Last Modified: 19 Dec 2025 02:15
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56784

Actions (login required)

View Item View Item