Ulfah, Silvia (2025) Analisis Kecukupan Pasal 44 KUHP Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Yang Mengidap Skizofrenia. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Silvia Ulfah_1111210311_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_02.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_03.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_04.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_05.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy |
|
Text
Silvia Ulfah_1111210311_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) | Request a copy |
Abstract
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama selama ini dianggap memiliki kelemahan mendasar karena tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas psikososial yang melakukan tindak pidana. Ketiadaan pengaturan mengenai kategori disabilitas dan tidak adanya batasan tegas mengenai gangguan jiwa menimbulkan kerancuan dalam praktik peradilan pidana. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan bagi penyandang disabilitas psikososial yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perumusan sanksi pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru, sekaligus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap penyandang disabilitas psikososial dalam KUHP baru. Penelitian ini berlandaskan pada teori pembaharuan hukum pidana dan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pentingnya unsur kesalahan dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menilai sejauh mana pembaruan yang dilakukan KUHP baru dapat menjawab kelemahan dalam KUHP lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru, khususnya Pasal 38, telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas mengenai kondisi gangguan jiwa. Pasal ini tidak hanya memperjelas batasan konsep gangguan jiwa, tetapi juga secara eksplisit mengakui keberadaan kategori disabilitas psikososial, termasuk skizofrenia, sebagai bentuk konkret pembaruan hukum pidana nasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan dalam KUHP baru memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan proporsional terhadap penyandang disabilitas psikososial. Pengaturan baru ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, menerapkan norma baru tersebut secara konsisten dengan melibatkan ahli kejiwaan dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas psikososial, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Formulasi Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Article 44 of the old Criminal Code (KUHP) has long been considered fundamentally flawed because it does not clearly regulate criminal sanctions for persons with psychosocial disabilities who commit crimes. The absence of regulations regarding disability categories and the lack of clear definitions of mental disorders creates confusion in criminal justice practices. As a result, legal uncertainty arises that has the potential to ignore the principle of justice for persons with psychosocial disabilities who should receive special legal protection. This study aims to compare the formulation of criminal sanctions in the old and new Criminal Codes, while also analyzing the forms of criminal liability applied to persons with psychosocial disabilities in the new Criminal Code. This research is based on the theory of criminal law reform and the theory of criminal liability, which emphasize the importance of the element of fault in determining whether or not a person can be punished. The research method used is a qualitative method with a secondary data approach through a literature review of laws and regulations. legal literature, and scientific journals. The analysis is conducted descriptively and comparatively to assess the extent to which the reforms made by the new Criminal Code can address the weaknesses in the old Criminal Code. The research findings indicate that the new Criminal Code, particularly Article 38, provides more comprehensive and explicit provisions regarding mental disorders. This article not only clarifies the boundaries of the concept of mental disorders but also explicitly recognizes the existence of psychosocial disabilities, including schizophrenia, as a concrete form of reform in national criminal law. The study's conclusions confirm that the reforms in the new Criminal Code provide fairer and more proportional legal protection for persons with psychosocial disabilities. These new provisions reflect a more humane legal approach and align with human rights principles. The research recommends that law enforcement officials, particularly judges, prosecutors, and investigators, consistently implement these new norms by involving psychiatric experts in every case investigation involving persons with psychosocial disabilities, thus achieving a balance between legal certainty, justice, and expediency. Legal Formulation, Criminal Liability, Schizophrenia. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Formulasi Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia. Legal Formulation, Criminal Liability, Schizophrenia. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | Silvia Ulfah | |||||||||
| Date Deposited: | 16 Dec 2025 01:37 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Dec 2025 01:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56640 |
Actions (login required)
 |
View Item |