Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

JAMINAN KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK LUAR (Studi Hukum Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pdl)

Sofitroh, siti (2025) JAMINAN KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN DARI PIHAK LUAR (Studi Hukum Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pdl). S1 thesis, Universisitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (304kB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (271kB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (155kB)
[img] Text
SITI SOFITROH_1111210021_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, independensi hakim sering kali diuji oleh tekanan dari pihak luar, termasuk dalam perkara pidana seperti Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Pdl. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana bentuk jaminan kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara serta bagaimana implikasi yuridis terhadap putusan yang mengandung unsur paksaan dari pihak luar. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan kehakiman dan teori independensi yudisial sebagai landasan analisis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Putusan No. 88/Pid.B/2024/PN Pdl, terdapat indikasi tekanan dari keluarga korban terhadap hakim yang menyebabkan perubahan putusan dari 13 tahun menjadi 15 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim dapat terganggu apabila tidak ada perlindungan institusional yang kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun jaminan independensi telah diatur dalam hukum positif Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan terhadap hakim dari intervensi eksternal, baik melalui regulasi maupun pengawasan lembaga peradilan. Kata Kunci: Kekuasaan kehakiman, independensi hakim, paksaan, putusan pengadilan

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
UNSPECIFIEDMuhyi, Mohas196109212000121001
UNSPECIFIEDFauzi, Ahmad198104152008011007
Additional Information: Indonesia, as a state based on the rule of law, guarantees the independence of judicial power as stipulated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, in practice, the independence of judges is often tested by external pressures, including in criminal cases such as Decision Number 88/Pid.B/2024/PN Pdl. The problems examined in this research are how the guarantees of judicial power in rendering decisions are implemented and what the juridical implications are for court decisions that contain elements of coercion from external parties. This research employs the theory of judicial power and the theory of judicial independence as analytical frameworks. The method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach. Data were collected through literature study of legal documents, legislation, and relevant literature. The findings indicate that in Decision No. 88/Pid.B/2024/PN Pdl, there were indications of pressure from the victim’s family toward the judge, which resulted in a change of sentence from 13 years to 15 years of imprisonment. This demonstrates that judicial independence can be compromised when institutional protection is insufficient. The conclusion of this research is that although judicial independence is guaranteed under Indonesia’s positive law, its implementation still faces serious challenges. Therefore, it is necessary to strengthen protection mechanisms for judges against external interference, both through regulatory improvements and judicial oversight. Keywords: Judicial power, judicial independence, coercion, court decision.
Uncontrolled Keywords: Kekuasaan kehakiman, independensi hakim, paksaan, putusan pengadilan udicial power, judicial independence, coercion, court decision.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Siti Sofitroh
Date Deposited: 10 Dec 2025 03:51
Last Modified: 10 Dec 2025 03:51
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56399

Actions (login required)

View Item View Item