ARIANTO, BAMBANG (2025) KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN BERDASARKAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_02.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_03.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_04.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_05.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
|
Text
BAMBANG ARIANTO_7773-220053_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
Abstract
The enactment of Attorney General Guidelines Number 18 of 2021 allows for the rehabilitation of suspects at the prosecution level by resolving cases with a restorative justice approach, where no party is a victim in the settlement of drug abuse cases. This is because restorative justice is a process of resolving cases between victims and perpetrators (suspects), as well as related parties to make peace, while in the criminal act of narcotics abuse is a criminal act without victims, so there is no peace process carried out in the settlement of the case. So that the problem studied is how is the regulation of case settlement regarding victims of narcotics abuse through restorative justice at the Prosecutor's Office? And how is the position of rehabilitation in the settlement of cases of victims of narcotics abuse based on the dominus litis principle related to the theory of punishment objectives?; This research uses normative legal research, with a statutory approach and case studies. Data is obtained through secondary data and primary data, then collected by means of documentation studies, and then analyzed qualitatively. The results showed that: (1) The regulation of case settlement regarding victims of drug abuse through restorative justice in the Indonesian Attorney General's Office is regulated in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021, where the Public Prosecutor has a role as dominus litis who is given the authority to determine the direction of case settlement in a more humanist and just manner. Perpetrators of drug abuse, in this case, can be qualified as “victims of systemic drug crime”, namely victims of the entanglement of drug trafficking network structures, addictive substance dependence and social control; (2) The position of rehabilitation in the settlement of cases of victims of narcotics abuse based on the dominus litis principle in relation to the theory of the purpose of punishment has basically been regulated in Article 54 of the Narcotics Law, where narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical and social rehabilitation. However, this provision can only be implemented by Judges who have the authority to decide narcotics crime cases. With the enactment of Attorney General Guidelines Number 18 of 2021, criminal cases of victims of narcotics abuse do not need to be submitted to the court for trial, where the purpose of punishment in the form of resolving cases of victims of narcotics abuse crimes is currently carried out in cases resolved based on the dominus litis principle
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 membuat dapat dilakukannya rehabilitasi terhadap tersangka pada tingkat penuntutan dengan cara penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif tidak ada pihak yang menjadi korban dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara antara korban dan pelaku (tersangka), serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perdamaian, sedangkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, sehingga tidak ada proses perdamaian yang dilakukan di dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan? Serta bagaimana kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan?; Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data diperoleh melalui data sekunder dan data primer, selanjutnya dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan penyelesaian perkara tentang korban penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif di Kejaksaan RI diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sebagai dominus litis yang diberi kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara lebih humanis dan berkeadilan. Pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini, dapat dikualifikasikan sebagai ―korban dari kejahatan sistemik narkotika‖, yaitu korban dari keterjeratan struktur jaringan peredaran gelap narkotika, ketergantungan zat adiktif dan kontrol sosial; (2) Kedudukan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan asas dominus litis berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, di mana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun ketentuan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Hakim yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara tindak pidana narkotika. Dengan berlakunya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka perkara pidana korban penyalahgunaan narkotika tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, di mana tujuan pemidanaan berupa penyelesaian perkara korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan dalam perkara tersebut diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas dominus litis. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Restorative Justice, Case Settlement, Abuse, Narcotics. Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Penyalahgunaan, Narkotika. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | BAMBANG ARIANTO | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Nov 2025 08:55 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Nov 2025 08:55 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56364 |
Actions (login required)
 |
View Item |