HIDAYAT, HERDI (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN EKOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
HERDI HIDAYAT_1111210018_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_02.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_03.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_04.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_05.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) |
|
Text
HERDI HIDAYAT_1111210018_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
Abstract
Environmental degradation has posed a threat to human life. Human abuse of the environment has given rise to a new term, ecocide. Indonesian law has not yet recognized the term ecocide as part of gross human rights violations. This has an impact on the weakness of environmental law enforcement against perpetrators and limited access to justice for victims. The problem identification in this research is how the characteristics of ecocide crimes as gross human rights violations in Indonesia and how criminal law policies against ecocide crimes as gross human rights violations in Indonesia. The theories used in this research are Criminal Law Policy Theory and Gross Human Rights Violation Theory. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). Sources come from secondary data from primary legal materials, and secondary legal materials, as well as obtaining library data through library research. As for the results of the research, it was found that ecocide has the same characteristics as gross human rights violations, namely the existence of widespread and systematic elements. Widespread relates to the number of victims. Systematic in ecocide relates to the existence of behavior whether intentionally or not causing environmental damage. Indonesia's environmental law policy through the PPLH Law has regulated criminal sanctions and fines, but the regulation is not yet optimal. This is due to the insufficient provision of ecocide categories as part of gross human rights violations, making it difficult to ensnare perpetrators with a strong legal framework. The government is expected to immediately make a new criminal law policy through amendments to the Human Rights Court Law and include ecocide as a gross human rights violation. A clear regulation will provide a strong legal basis in ensnaring perpetrators of environmental crimes that have broad and serious impacts.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kerusakan lingkungan hidup telah memberikan ancaman bagi kehidupan manusia. Kesewenang-wenangan manusia terhadap lingkungan memunculkan istilah baru, yaitu ekosida. Hukum Indonesia belum mengakui istilah ekosida sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat. Hal ini berdampak kepada lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku dan terbatasnya akses keadilan terhadap korban. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kejahatan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Pelanggaran HAM berat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber berasal dari data sekunder dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang didapat yaitu ekosida memiliki karakteristik yang sama dengan pelanggaran HAM berat, yaitu adanya unsur meluas dan sistematis. Meluas berkaitan dengan jumlah korban. Sistematis dalam ekosida berhubungan dengan adanya perilaku baik sengaja maupun tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kebijakan hukum lingkungan Indonesia melalui UU PPLH sudah mengatur sanksi pidana dan denda, namun peraturan tersebut belum optimal. Ini dikarenakan tidak cukupnya ketentuan kategori ekosida sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, sehingga sulit menjerat pelaku dengan kerangka hukum yang kuat. Pemerintah diharapkan segera membuat kebijakan hukum pidana baru melalui amandemen UU Pengadilan HAM dan memasukan ekosida sebagai pelanggaran HAM berat. Pengaturan yang jelas akan memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan yang berdampak luas dan serius. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Law Policy, Ecocide, Gross Human Rights Violations Kebijakan Hukum Pidana, Ekosida, Pelanggaran HAM Berat | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Herdi Herdi Hidayat Hidayat | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 07:06 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Nov 2025 07:06 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56296 |
Actions (login required)
 |
View Item |