Riyantoro, Adellia Putri (2025) URGENSI UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_FULL TEXT-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_02.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_03.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_04.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ADELLIA PUTRI RIYANTORO_1111210234_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
Abstract
Corruption is very detrimental to the state in large amounts and until now the recovery of assets in corruption cases has not been optimal. Law enforcement against corruption in Indonesia has been regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, but in reality it still faces various obstacles, especially in the aspect of returning assets resulting from corruption. The problem is that the researcher formulated How is law enforcement in handling corruption crimes related to asset confiscation based on Law Number 31 of 1999? Why is a policy of implementing a draft law on asset confiscation needed in eradicating Corruption? The theory used is Law Enforcement and Criminal Law Policy. This study aims to determine and explain law enforcement related to asset confiscation based on Law Number 31 of 1999 and to determine and explain the reasons for the need for a policy of implementing a draft law on asset confiscation in eradicating corruption. The method used in the study uses qualitative research with a normative juridical approach. The data sources are secondary and the data collection technique is a literature study. Current laws are not sufficient to eradicate corruption because law enforcement in Indonesia still emphasizes imprisonment and fines. Therefore, it is necessary to have a new policy for the recovery of state assets, namely the Asset Confiscation Bill that allows the state to confiscate assets resulting from criminal acts without waiting for a criminal verdict. The implementation of this bill is expected to strengthen criminal law policies that are oriented towards the recovery of state assets and preventive efforts or prevention of criminal acts of corruption.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Korupsi sangat merugikan negara dalam jumlah besar dan sampai saat ini pemulihan aset kasus tindak pidana korupsi belum maksimal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun kenyataannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut peneliti merumuskan Bagaimana penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? Mengapa dibutuhkan kebijakan pemberlakuan rancangan undang- undang perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Teori yang digunakan adalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terkait perampasan aset berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dibutuhkannya kebijakan pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan aset dalam memberantas tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber datanya adalah sekunder serta teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka. Undang- Undang yang ada saat ini belum cukup untuk memberantas korupsi karena penegakan hukum yang berlaku di Indonesia masih menitikberatkan pada pidana penjara dan pidana denda. Maka perlu memiliki kebijakan baru dalam rangka pemulihan aset negara yakni dengan Rancangan UndangUndang Perampasan Aset yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana. Penerapan RUU ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan aset negara dan upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Corruption, Asset Forfeiture, Draft Law on Asset Forfeiture Korupsi, Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Adellia Putri Riyantoro | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 06:48 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Nov 2025 06:48 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56259 |
Actions (login required)
 |
View Item |