Mahadika, Ta'aqif Andros Satria (2025) EVALUASI KEBIJAKAN KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN) BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA DI KOTA SERANG TAHUN 2023-2024. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_02.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_03.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_04.pdf Restricted to Registered users only Download (921kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_05.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
|
Text
Ta'aqif_Andros_6661210068_01.pdf Restricted to Registered users only Download (845kB) |
Abstract
Drug abuse remains a serious threat in Indonesia, and Serang City is among the regions with a high prevalence of drug misuse. To address this issue, the National Narcotics Board (BNN) developed the Drug-Threat Responsive City (KOTAN) policy to strengthen community resilience against drug abuse. However, several challenges persist in Serang City, including human resources that have not met the targeted capacity, limited facilities such as the absence of inpatient rehabilitation centers, and the lack of psychiatric hospitals or drug dependency services.This study aims to evaluate the implementation of the KOTAN policy in Serang City using Leo Agustino’s Public Policy Evaluation theory. The research method applied is qualitative, employing interviews, observations, and documentation, analyzed with the Miles & Huberman approach. The findings indicate that the implementation of the KOTAN policy in Serang City is still not optimal, with obstacles found across all dimensions. In terms of human resources, there is a shortage of personnel in several implementing agencies and uneven levels of understanding regarding the policy. Institutionally, public communication remains sectoral and not yet fully integrated with other institutions. In the dimension of facilities, infrastructure, and technology, limitations are evident, particularly within Serang City. Financially, the policy lacks sufficient support from both government and non-government institutions. Regarding regulation, no derivative policies—such as mayoral regulations or local regulations—have been issued to directly govern drug abuse handling. Therefore, the recommendations include increasing the number of personnel, developing rehabilitation facilities, allocating specific budgets for the KOTAN policy, and formulating derivative regulations related to drug abuse management in Serang City.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permasalahan narkoba hingga saat ini adalah suatu ancaman yang serius di Indonesia. Kota Serang, termasuk daerah yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Terdapat kebijakan yang dikembangkan oleh BNN yaitu Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, di Kota Serang masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya aparatur yang belum mencapai target, prasarana seperti rehabilitasi rawat inap yang belum tersedia, rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat di Kota Serang belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KOTAN di Kota Serang dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik dari Leo Agustino. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis Miles & Huberman. Hasil penelitian memaparkan jika pelaksanaan kebijakan KOTAN di Kota Serang masih belum optimal, terdapat kendala di tiap dimensi. Pada dimensi sumber daya aparatur terdapat permasalahan terdapat kekurangan dari kuantitas aparatur di beberapa instansi pelaksana kebijakan KOTAN, belum meratanya tingkat pemahaman aparatur terhadap kebijakan KOTAN. Dimensi Kelembagaan memiliki masalah Komunikasi publik masih cenderung berjalan sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga lain. Dimensi sarana, prasarana dan teknologi, masih terdapat beberapa permasalahan kekurangan prasarana khususnya di wilayah Kota Serang. Dimensi finansial, yang masih belum mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dimensi regulasi terdapat permasalahan seperti belum ada suatu kebijakan turunan khusus seperti peraturan walikota ataupun perda yang secara langsung mengatur penanganan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu rekomendasi diberikan adalah penambahan jumlah aparatur, pembangunan fasilitas rehabilitasi, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk kebijakan KOTAN serta membentuk kebijakan turunan terkait dengan penanganan penyalahguna narkoba di Kota Serang | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Policy Evaluation, KOTAN, Drug Abuse, Serang City. Evaluasi kebijakan, Narkoba, Kota Serang. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration | |||||||||
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
|||||||||
| Depositing User: | Taaqif Andros | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 02:15 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Nov 2025 02:15 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56073 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
