Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Pambagio, Singgih (2024) KEWENANGAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (SKRIPSI)
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (513kB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (397kB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (488kB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (17kB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB)
[img] Text
SINGGIH PAMBAGIAO_1111190040_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (166kB)

Abstract

Strengthening higher education governance to realize campus life that is dignified, equal, inclusive, collaborative, and without sexual violence, a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence in the UNTIRTA Environment was formed to protect against forms of sexual violence based on Article 1 Paragraph 14 of the Minister of Education and Culture, Research and Technology Number 30 In 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, in the implementation of its authority there are still several shortcomings, both in terms of prevention and handling as regulated in Article 6 in conjunction with Article 10 of Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in University Environments Tall. As for identifying the problem, namely how is the authority of the Prevention and Handling Task Force implemented based on Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education within the UNTIRTA environment? and What are the obstacles to implementing the authority of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence at UNTIRTA in carrying out its authority? The theory used is the theory of Authority and Law Enforcement. The research method is empirical juridical, the research specification is analytical descriptive. The data source is primary data supported by secondary data, data collection techniques are interviews and documents related to research. Data was obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of the research, the UNTIRTA PPKS Task Force obtained its legal authority through a mandate based on the UNTIRTA Chancellor's Decree Number 1016/UN43/KPT.OT.00.01/2022 concerning the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the UNTIRTA Environment in 2022, in implementing prevention in found several deficiencies in learning, such as understanding the Ministry of Education and Culture Module, and strengthening governance such as formulating policies, preparing guidelines, improving infrastructure. Apart from that, the handling was found to be lacking in terms of protection, there was no safe house. Efforts to provide protection against forms of sexual violence are still ongoing without several of these things to support law enforcement

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Thesis advisorIkomatussuniah, Ikomatussuniah19800224201442001
Additional Information: Penguatan tata kelola Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kehidupan kampus yang bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan seksual, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan UNTIRTA dalam perlindungan terhadap bentuk kekerasan seksual didasarkan pada Pasal 1 Ayat 14 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan kewenangannya masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi pencegahan maupun penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 10 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi dalam lingkungan UNTIRTA? dan Bagaimana hambatan pelaksanaan kewenangan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNTIRTA dalam menjalankan kewenangannya? Teori yang digunakan yaitu teori Kewenangan dan Penegakan Hukum. Metode Penelitian yaitu Yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data Primer yang ditunjang oleh data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen terkiat dengan penelitian. Data diperoleh dan di analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, Satuan Tugas PPKS UNTIRTA memperoleh kewenangannya secara hukum melalui mandat berdasarkan SK Rektor UNTIRTA Nomor 1016/UN43/KPT.OT.00.01/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan UNTIRTA Tahun 2022, dalam pelaksanaan pencegahan di dapati beberapa kekurangan baik itu dari pembelajaran, seperti pemahaman Modul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan penguatan tata kelola seperti perumusan kebijakan, penyusunan Pedoman, perbaikan infrasturktur. Selain itu pada penanganan didapati kekurangan dari segi perlindungan, tidak adanya Rumah aman. upaya memberikan perlindungan terhadap bentuk kekerasan seksual masih berjalan tanpa adanya beberapa hal tersebut untuk menunjang penegakan hukum..
Uncontrolled Keywords: Authority, Law Enforcement, Sexual Violence Kewenangan, Penegakan hukum, Kekerasan seksual
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Singgih Pambagio
Date Deposited: 24 Nov 2025 02:01
Last Modified: 24 Nov 2025 02:01
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56056

Actions (login required)

View Item View Item