M. SYAHRIZA, M. SYAHRIZA (2025) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA AKTIF DALAM TINDAK PIDANA SUAP KASUS PROYEK BARANG DAN JASA DI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_02.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_03.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_04.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text
M. SYAHRIZA_7773220007_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
Abstract
The Corruption Eradication Commission named the Head of Basarnas who is also a member of the Indonesian National Army as a suspect in the procurement of debris detection equipment for the 2021-2023 Fiscal Year. Corruption crimes committed by members of the military always attract attention, especially because of differences of opinion and legal conflicts related to the courts that have the authority to try special cases involving military subjects. The problems in this study are 1) How is the criminal liability of active military members in bribery cases in goods and services projects? 2) How is the enforcement of criminal law in corruption cases involving active military members through connectivity trials? The theories used are the theory of criminal responsibility and the theory of law enforcement. This research is categorized as normative legal research. Normative legal research is based on current laws and regulations. This study uses 3 (three) different approaches: legislation (statute approach), case approach and conceptual approach. The results of the study show that, First, criminal liability for active military members who commit corruption in the form of bribery, in this case Air Marshal Henri Alfiandi, is still considered a soldier even though he also holds a civilian position (Basarnas) in accordance with Article 47 Paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army in conjunction with Law Number 3 of 2025, so that the provisions of military law remain attached and apply to him because according to the law he is not required to resign or retire from active military service. In terms of criminal liability based on Article 66 letter (c) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, it explains the settlement and implementation of prosecution of certain criminal cases whose procedures are specifically regulated by coordinating with the Attorney General's Office, Military Police and other law enforcement agencies. Second, enforcement of criminal law for perpetrators of corruption involving members of the Indonesian National Army and civilians who are tried separately. The civilians involved have been sentenced by the Corruption Court. Meanwhile, the 2 (two) perpetrators who are military members have not yet been sentenced by the Military Court. In handling joint connectivity cases with the Military Police, the KPK experienced obstacles/limitations. The KPK could only coordinate with the Military Police in the investigation stage and ended up splitting the case files. The KPK investigated civilian defendants and the Military Police investigated TNI members. The separation of the process of handling corruption crimes seemed to be increasingly protracted due to disharmony in laws and regulations.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Basarnas yang juga anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai tersangka pada kasus pengadaan alat deteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2021-2023. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer selalu menarik perhatian, terutama karena perbedaan pendapat dan konflik hukum terkait pengadilan yang berwenang mengadili kasus-kasus khusus yang melibatkan subyek militer. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota tentara aktif dalam tindak pidana suap kasus proyek barang dan jasa? 2) Bagaimana penegakan hukum pidana perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer aktif melalui peradilan koneksitas?. Teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berbeda: perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, Pertama pertanggungjawaban pidana bagi anggota tentara aktif yang melakukan tindak pidana korupsi suap dalam hal ini Marsekal Madya Henri Alfiandi dirinya tetap dianggap sebagai prajurit meskipun merangkap dalam jabatan sipil (Basarnas) sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sehingga ketentuan hukum-hukum militer tetap melekat dan berlaku pada dirinya karena dirinya menurut Undang-Undang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Dalam hal pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lain. Kedua, penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sipil yang diadili secara terpisah. Masyarakat sipil yang terlibat sudah mendapatkan vonis oleh Pengadilan Tipikor. Sedangkan 2 (dua) pelaku anggota militer belum ada putusannya di Pengadilan Militer. Dalam menangani perkara koneksitas bersama dengan Polisi Militer, KPK mengalami kendala/keterbatasan. KPK hanya dapat melakukan sebatas koordinasi dengan Polisi Militer dalam tahapan penyidikan dan berujung pemisahan (splitsing) berkas perkara. KPK menyidik terdakwa sipil dan Polisi Militer menyidik anggota TNI. Pemisahan proses penanganan tindak pidana korupsi tersebut seakan semakin berlarut-larut dikarenakan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Liability, Active Military Members, Bribery, Basarnas. Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Tentara Aktif, Tindak Pidana Suap, Basarnas. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | M. SYAHRIZA M. SYAHRIZA | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Nov 2025 02:29 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Nov 2025 02:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55921 |
Actions (login required)
 |
View Item |