Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025)

Musaddad, Muhamad Rangga (2025) IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (353kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (573kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (396kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (159kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (224kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_ 1111210307_lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[img] Text
Muhamad Rangga Musaddad_1111210307_ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The exercise of the right to publicly express opinions in Tangerang Regency during the 2020-2025 period still encountered issues concerning the implementation of citizens’ constitutional rights as stipulated in Law Number 9 of 1998 and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012. This study focuses on two main research questions: first, how the constitutional right of citizens to publicly express opinions in Tangerang Regency is implemented in accordance with Law Number 9 of 1998; and second, how the implementation of the Law, together with the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012, is carried out in the region. The research applies the concepts of Human Rights and the rule of law (rechtsstaat), employing a socio-legal method with both statutory and field approaches. Data were obtained through literature review, documentation of demonstration activities, and interviews with officers from the Intelligence and Security Unit of the Tangerang City Police Resort. The findings indicate that the implementation of the right to publicly express opinions in Tangerang Regency has, in principle, complied with Article 2 of Law Number 9 of 1998, which guarantees freedom of expression exercised responsibly and in accordance with legal provisions. During the 2020-2025 period, a total of 265 public demonstrations were recorded. While the majority of these events were conducted in an orderly manner, technical challenges remained, including crowd control and differing interpretations among law enforcement officers regarding the limits of their authority. The implementation of Law Number 9 of 1998 and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012 in Tangerang Regency is generally consistent and mutually reinforcing, with the police regulation providing more detailed technical provisions on notification requirements, cancellations, and the dispersal of assemblies. However, certain provisions on dispersing crowds have the potential to restrict constitutional rights if applied rigidly without consideration of the peaceful nature of the demonstration. Problems observed in practice are primarily attributed to technical constraints and differing interpretations of the regulations, rather than to any normative disharmony.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSuriyanti, Lili197308242002122001
Thesis advisorDewi, Lia Riesta197508182005012002
Additional Information: Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di Kabupaten Tangerang selama periode 2020-2025 masih ditemukan masalah mengenai implementasi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum di Kabupaten Tangerang sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta bagaimana pelaksanaan Undang-Undang tersebut bersama Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dan prinsip negara hukum (rechtsstaat) dengan metode yuridis sosiologis melalui pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi aksi demonstrasi, serta wawancara dengan pihak Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum di Kabupaten Tangerang pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998, yang menjamin kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum. Selama periode 2020-2025, tercatat sebanyak 265 aksi penyampaian pendapat. Meskipun mayoritas aksi terlaksana dengan tertib, masih terdapat kendala teknis seperti pengendalian massa dan perbedaan interpretasi aparat terhadap batas kewenangan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 di Kabupaten Tangerang pada prinsipnya selaras dan saling mendukung, di mana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengaturan teknis yang lebih rinci terkait kewajiban pemberitahuan, pembatalan, dan pembubaran aksi. Namun, ketentuan pembubaran massa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berpotensi membatasi hak konstitusional apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan sifat damai aksi. Permasalahan yang muncul di lapangan lebih disebabkan oleh kendala teknis dan perbedaan interpretasi ketentuan, bukan karena disharmoni norma hukum.
Uncontrolled Keywords: Freedom of Expression, Demonstration, Tangerang Regency, Constitutional Rights. Penyampaian Pendapat, Demonstrasi, Kabupaten Tangerang, Hak Konstitusional.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Rangga Musaddad
Date Deposited: 06 Nov 2025 02:43
Last Modified: 06 Nov 2025 02:43
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55737

Actions (login required)

View Item View Item