Kusuma, Come Jalu (2025) ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN KARENA SUAMI MENGHILANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ISLAM (KHI). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_02.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_03.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_04.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_05.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
Text
Come Jalu Kusuma_1111180102_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
Abstract
Divorce in Indonesia often occurs due to disputes, economics, leaving home, and domestic violence, one of which is the case of a husband disappearing (mafqud), where the wife is left without support or news for a long time. This raises legal issues, In KHI Article 116 letter b it is regulated that divorce if one party leaves their partner for 2 years, while in Maliki and Hambali fiqh it is permitted after 4 years. The identification of the problem in this study is how the provisions for divorce due to the husband disappearing according to the Civil Code (KUHPer), Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study uses the theory of justice and legal certainty which is then analyzed using the juridical-normative method, namely a research method carried out by examining library materials or secondary materials. The conclusion of this study is that the legal regulations due to the husband disappearing (mafkud) can be seen in the provisions of Article 116 part one and Article 116 letter (g). Compilation of Islamic Law, In addition, in Article 39 Paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 can be used as a basis for a wife to sue her husband for a valid divorce. This study also describes the legal consequences of divorce, including the legal status of former husband and wife, division of joint assets, and child custody. Normatively, the husband remains obliged to provide maintenance, the division of assets is carried out legally, and custody of children under 12 years old rests with the mother.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perceraian di Indonesia banyak terjadi karena perselisihan, ekonomi, meninggalkan rumah, dan KDRT, salah satunya ialah kasus suami menghilang (mafqud), di mana istri ditinggalkan tanpa nafkah maupun kabar dalam waktu lama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, Dalam KHI Pasal 116 huruf b diatur perceraian jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun, sedangkan dalam fiqh Maliki dan Hambali diperbolehkan setelah 4 tahun. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perceraian karena suami menghilang menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum yang kemudian dianalisis mengunakan metode yuridis-normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakan atau bahan sekunder. Kesimpulan penelitan ini bahwa bahwa pengaturan hukum karena suami menghilang (mafkud) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 116 bagian kesatu dan Pasal 116 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pada Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang mafqud. Penelitian ini juga menguraikan akibat hukum dari perceraian, mencakup kedudukan hukum mantan suami-istri, pembagian harta bersama, serta pengasuhan anak. Secara normatif, suami tetap berkewajiban memberi nafkah, pembagian harta dilakukan secara adil, dan hak asuh anak di bawah 12 tahun berada pada ibu | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Divorce, Husband Mafqud Perceraian, Suami Mafqud | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Come Jalu Kusuma | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Oct 2025 07:38 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Oct 2025 07:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55459 |
Actions (login required)
 |
View Item |