RAMADHAN, SYAHRUL (2025) TINJAUAN YURIDIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PENGEMBANG APARTEMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
|
Text (SKRIPSI)
01. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
03. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) |
|
|
Text (BAB II)
04. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
|
|
Text (BAB III)
05. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
|
|
Text (BAB IV)
06. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
|
Text (BAB V)
07. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
08. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
09. Syahrul Ramadhan _ 1111200397 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB) |
Abstract
The inconsistency of decisions in commercial court practice in interpreting the elements of simple proof in bankruptcy and PKPU petitions against apartment developers prompted the Supreme Court to issue SEMA Number 3 of 2023. This SEMA states that bankruptcy petitions against apartment developers do not meet the requirements for simple proof, despite Article 8(4) of Law No. 37 of 2004 stipulating that a petition may be granted if it is simply proven that there are two or more creditors and one overdue and enforceable debt. Using a normative legal method, as well as a legislative approach and a case-based approach, this study addresses the identification of the issues underlying the issuance of SEMA No. 3 of 2023 and how the relevance of apartment developer debts under the Bankruptcy Law differs according to SEMA No. 3 of 2023 in the context of the Bankruptcy Law in practice at the Commercial Court. The research results indicate that the issuance of SEMA No. 3 of 2023 was prompted by inconsistencies in judicial interpretation, which led the Supreme Court to conduct an internal evaluation as the basis for drafting the SEMA. The existence of debts owed by apartment developers has specific criteria that distinguish them from the debt criteria under Article 8(4) of the Bankruptcy Law, as referenced in the SEMA, which has been proven by the Commercial Court.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Ketidakseragaman putusan pada praktik peradilan niaga dalam menafsirkan unsur pembuktian sederhana pada permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen, yang kemudian mendorong Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. SEMA ini menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap pengembang apartemen tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana, meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa permohonan dapat dikabulkan jika terbukti secara sederhana terdapat dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sehingga penelitian ini menjawab identifikasi masalah apa yang melatarbelakangi lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan bagaimana relevansi utang pengembang apartemen dalam Undang-Undang Kepailitan karakteristiknya berbeda menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam konteks Undang-Undang Kepailitan pada prakteknya di Pengadilan Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelahiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseragaman penafsiran dalam praktik peradilan, yang kemudian mendorong Mahkamah Agung melakukan evaluasi internal sebagai dasar penyusunan SEMA tersebut. Keberadaan utang debitor pengembang apartemen memiliki kriteria khusus yang memang membedakan kriteria utang pada pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan sebagaimana dirujuk dalam SEMA yang kemudian terbukti pengadilan niaga menjadikan putusan SEMA tersebut sebagai rujukan dalam menjatuhkan putusan menolak permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, Simple Proof, Bankruptcy for Apartment, Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2023. Kepailitan, PKPU, Pembuktian Sederhana, Pailit Terhadap Apartemen, SEMA Nomor 3 Tahun 2023. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Syahrul Ramadhan | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 07:33 | |||||||||
| Last Modified: | 22 Oct 2025 07:33 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55456 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
