Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN KRIMINALISASI KEPADA SEORANG ADVOKAT (STUDI KASUS : KRIMINALISASI ADVOKAT LBH YOGYAKARTA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN SEKSUAL)

Bhadroe, Raden Amanda Maharani (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKAN KRIMINALISASI KEPADA SEORANG ADVOKAT (STUDI KASUS : KRIMINALISASI ADVOKAT LBH YOGYAKARTA PENDAMPING KORBAN KEKERASAN SEKSUAL). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_CP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (18MB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (293kB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (415kB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (237kB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (213kB)
[img] Text
RADEN AMANDA MAHARANI B_1111210221_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (253kB)

Abstract

The study explains the criminalization of advocacy by law enforcement officials, which handles criminalization of meila's case as Yogyakarta as in mine own case. Yogyakarta which also reflects a similar situation experienced by the researcheras iyakarta as mine. In the context of the legal state, the advocacy has a crucial positional function and receives protection based on an advocacy's rights while performing its duties and responsibilities. It runs in line with the advocacy act and sexual violence (TPX).act (TPKSX). In practice, however, such protection is often ignored, resulting in a conflict between existing norms of the law and the implementation in the field. The purpose of this study is to analyze how criminal law enforcement at these criminalization against advocacy and to assess how the criminal investigation of polri is responsible in the case study. The methods used are normative jurisdictional approaches with field studies, through analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, and interviews. The theory of law enforcement and the theory of accountability of criminals are used as key tools for analyzing. Research has concluded that law enforcement of the advocacy profession in this case is incompatible with the due process of law and the principle of justice. The corruption that polri investigator perpetrates against advocacy is a criminally accountable form of abuse of authority, and this study recommends that increased legal protection of the advocacy should be performed, that, while it requires increased protection of the attorney's profession, It also requires increased capacity for interrogators, as well as a multitafsir regulation that can be abused during the process of inquiry.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFauzi, Ahmad198104152008011007
Thesis advisorHerli, Dadang8899333420
Additional Information: Studi ini menjelaskan peristiwa kriminalisasi terhadap advokat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mengangkat kasus kriminalisasi Meila selaku advokat LBH Yogyakarta. Dalam konteks negara hukum, profesi advokat memiliki fungsi kedudukan yang krusial dan mendapatkan perlindungan berdasarkan hak imunitas advokat saat sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hal tersebut sejalan dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Advokat dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali diabaikan, yang mengakibatkan timbulnya konflik antara norma hukum yang hadir dengan fakta dan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana penegakan hukum pidana atas kriminalisasi terhadap advokat serta untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana penyidik POLRI dalam studi kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normative dengan studi lapangan, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara. Teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai alat utama untuk menganalisa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap profesi advokat dalam kasus ini tidak sejalan dengan asas due process of law dan prinsip keadilan. Penyimpangan yang dilakukan penyidik POLRI dalam mengkriminalkan advokat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana Penelitian ini merekomendasikan bahwa penguatan perlindungan hukum terhadap profesi advokat perlu dilakukan, selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas penyidik, serta meninjau Kembali regulasi multitafsir yang dapat disalahgunakan selama proses penyidikan.
Uncontrolled Keywords: Criminalization, Law Enforcement, Criminal Responsibility, Advocate Profession Kriminalisasi, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Profesi Advokat
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum
Depositing User: Raden Amanda Maharani Bhadroe
Date Deposited: 15 Oct 2025 07:41
Last Modified: 15 Oct 2025 07:41
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55319

Actions (login required)

View Item View Item