Rinjani, Azka (2025) KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PEMIKATAN SEKSUAL PADA ANAK (CHILD GROOMING) YANG BERDAMPAK PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Azka Rinjani_1111210269_02.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_03.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_04.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_05.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Azka Rinjani_1111210269_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Child grooming is a new form of crime involving sexual abuse that targets children by manipulating and deceiving them for the purpose of sexual abuse. This crime is committed through a modus operandi that primarily involves the use of the internet. However, Indonesia's criminal law system still has gaps in its regulations specifically addressing child grooming. This study analyzes two main issues: the formulation of criminal norms for child grooming that impact in sexual abuse of children within Indonesia's criminal law system, and the legal protection of victims of child grooming that impact in sexual abuse of children based on Law Number 1 of 2023. This study uses a legal-normative method, with a regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The study is analyzed using the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The results of this study indicate that the regulations of criminalizing child grooming to prosecute perpetrators is still very weak. Perpetrators can easily avoid punishment because there is still a specific legal vacuum in Indonesia about the criminalization of child grooming. Currently the most appropriate way to address child grooming cases is through the Child Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law, however this approach still empty and lacks sufficient severity in punishment. Therefore, Indonesia needs specific regulations governing child grooming crimes by adding or creating new policies with explicit and comprehensive legal provisions and article elements regarding child grooming to criminalize perpetrators wisely. Ideal legal norms also need to be established to provide legal protection for victims of child grooming crimes, ensuring more adequate legal protection in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Child grooming merupakan bentuk tindak kejahatan baru berupa pelecehan seksual yang menargetkan korban anak dengan cara memanipulasi dan tipu muslihat untuk selanjutnya dilecehkan secara seksual. Tindakan ini dilakukan melalui modus terlebih dahulu dengan modus operandi melalui dunia maya. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam mengatur tindakan child grooming ini masih dikatakan dengan masih memiliki kekosongan norma secara khusus dalam mengatur tindakan child grooming. Penelitian ini menganalisis dua masalah utama: formulasi norma tindak pidana child grooming yang berdampak pelecehan seksual pada anak dalam pengaturan hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum korban tindak pidana child grooming yang berdampak pelecehan seksual pada anak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari kriminalisasi child grooming untuk menindak para pelaku masih sangat lemah. Para pelaku akan dengan mudah menghindari hukuman, dikarenakan di Indonesia masih terdapatnya kekosongan norma secara khusus dalam mengkriminalisasi tindakan child grooming. Saat ini untuk menindak kasus child grooming yang paling tepat hanya bisa diatur dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal ini untuk menindak kasus child grooming dirasa masih kosong dan kurangnya ketegasan dalam hukuman. Sehingga di Indonesia perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang tindak kejahatan child grooming dengan cara menambah atau membuat kebijakan baru dengan formulasi norma dan unsur pasal yang secara eksplisit dan lengkap tentang ketentuan yang mengatur tentang tindak child grooming guna untuk mengkriminalisasi pelaku dengan bijak, norma yang ideal juga perlu dibuat untuk membentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana child grooming agar perlindungan hukumnya lebih memadai di Indonesia | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Child Grooming, Legal Certainty, Protection Pemikatan Seksual Anak, Kepastian Hukum, Perlindungan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MRS AZKA RINJANI | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2025 07:06 | |||||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2025 07:06 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55218 |
Actions (login required)
 |
View Item |