SIDIK, NABILA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DOKTER PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
NABILA SIDIK_1111200312_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_02.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_03.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_04.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text
NABILA SIDIK_1111200312_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
Abstract
Fraud is one of the types of crimes that have evolved alongside population growth and economic development in Indonesia. One notable case involves criminal fraud through identity falsification as a medical professional. This study focuses on the application of law in such cases, which not only refers to Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on fraud but also Law Number 17 of 2023 on Health, particularly Articles 439 and 441, which regulate sanctions for practicing medicine without a license and using a false identity as a medical professional.The theories used in this research are Law Enforcement Theory and Criminal Law Theory. The research method used is normative juridical research, conducted by examining legal literature or secondary data as the primary material, through an in-depth review of regulations and literature relevant to the issues being studied. The findings indicate that, based on the decision of the Surabaya District Court Number 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, the defendant was sentenced to prison for 3 years and 6 months under Article 378 of the Criminal Code, and did not see the existence of the Lex Specialis principle which should have been charged under Article 439 and article 441 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research concludes that the application of strict legal sanctions action is necessary to provide a deterrent effect, protect society, and uphold the integrity of the healthcare profession.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana penipuan dalam pemalsuan identitas sebagai profesi dokter. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum dalam kasus tersebut, yang tidak hanya mengacu pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 439 dan Pasal 441 yang mengatur sanksi terhadap praktik kedokteran tanpa izin dan penggunaan identitas palsu sebagai tenaga medis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Pidana. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan dikenakannya pasal 378 KUHP, dan tidak melihat adanya asas Lex Specialis dimana seharusnya didakwakan dengan pasal 439 dan pasal 441 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap integritas profesi di bidang tenaga kesehatan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Fraud, Lex Specialis, Fake Doctor Penipuan, Asas Lex Specialis, Dokter Palsu | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Ms Nabila Sidik | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2025 02:24 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Oct 2025 02:24 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55192 |
Actions (login required)
 |
View Item |