Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI BUKU III KUHPER DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Perjanjian Sewa Menyewa Auning Tempat Berdagang Di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang)

SAFITRI, SITI (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI BUKU III KUHPER DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pada Perjanjian Sewa Menyewa Auning Tempat Berdagang Di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (337kB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (170kB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (411kB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (192kB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (125kB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
SITI SAFITRI_1111210052_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

This culinary tourism place is managed by the local government to increase regional income, so the Serang City government can rent land assets or Serang City government facilities to the private sector. Management of State Property has been regulated in Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Utilization of State Property. A lease agreement is an agreement between two parties to use an object according to the agreed time limit. However, the agreement between the two parties, namely Mr. Sarnata, Head of the Tourism and Sports Office with Basyar Alhafi as the manager who submitted the PKS (Cooperation Agreement) was not in accordance with the procedure because it did not go through the discussion procedure by the Mayor of Serang and was not in accordance with applicable laws and regulations. The identification of the problem in this study is how the implementation of the Maulana Yusuf Stadium land lease agreement in the construction of a trader's auning between the Tourism and Sports Office and Basyar Alhafi as the private party when associated with Book III of the Civil Code and Government Regulation Number 27 of 2014, and What are the legal consequences of the Maulana Yusuf Stadium auning kiosk rental agreement in Serang City. The theories used are the Theory of Legal Certainty and the Theory of Legal Protection. This research method uses the Normative Juridical method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data sources are secondary data as the main data and primary data as supporting data. The data analysis uses qualitative descriptive data analysis. The results and discussion in this study explain that the Agreement made by Dispapora with Basyar Alhafi based on the formation of a lease cooperation was not carried out according to procedure with the consideration of the Mayor of Serang as the holder of authority over Regional Property. In addition, the agreement cannot be canceled by the parties because Basyar Alhafi as the tenant does not agree to the cancellation, so Dispapora must file a lawsuit with the Serang District Court to cancel and restore Regional Property.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAgus, Dede197008202005011002
Thesis advisorMucharrom, Rully Syahrul1981022520081210020
Additional Information: Tempat wisata kuliner ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan suatu pendapatan daerah maka pemerintah Kota Serang dapat menyewakan aset lahan atau fasilitas pemerintah Kota Serang kepada pihak swasta. Pengelolaan Barang Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Perjanjian sewa adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk menggunakan benda sesuai batas waktu yang telah disepakati. Namun pada Perjanjian antara kedua belah pihak yaitu Pak Sarnata Kadisparpora dengan Basyar Alhafi sebagai pengelola yang mengajukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui prosedur pembahasan oleh Walikota Serang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan Stadion Maulana Yusuf dalam pembangunan auning pedagang antara Disparpora dengan Basyar Alhafi selaku pihak swasta apabila dikaitkan dengan Buku III KUHPer dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Bagaimana akibat hukum perjanjian wanprestasi sewa-menyewa kios auning Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Teori yang digunakan yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber datanya berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang. Analisis datanya menggunakan analisis data deskrptif kualititatif. Hasil dan pembahasaan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Perjanjian yang dilakukan Dispapora dengan Basyar Alhafi berdasarkan pembentukan kerjasama sewa-menyewa tidak dilakukan sesuai prosedur dengan pertimbangan Walikota Serang sebagai pemegang kekuasaan atas Barang Milik Daerah. Selain itu perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh para pihak karena Basyar Alhafi selaku penyewa tidak sepakat atas adanya pembatalan tersebut, maka Dispapora harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan pembatalan dan pemulihan Barang Milik Daerah kembali.
Uncontrolled Keywords: Lease Agreement, Default, Maulana Yusuf Stadium Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi, Stadion Maulana Yusuf
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Siti Safitri Siti safitri
Date Deposited: 08 Oct 2025 08:16
Last Modified: 08 Oct 2025 08:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55174

Actions (login required)

View Item View Item