Afriani, Syakirah (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG OJEK ONLINE (MAXIM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus PT. Maxim Indonesia Cabang Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_02.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_03.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_04.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_05.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
Text
SYAKIRAH AFRIANI_1111200377_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
Abstract
Transportation is a very important sector in the lives of the Indonesian people. Recognizing the importance of transportation, road traffic and transportation are organized into an integrated national transportation system to ensure the availability of adequate, comfortable, smooth, and cost-effective transportation and transportation services. The Road Traffic and Transportation Law (UULLAJ) and Government Regulation (PP) No. 74 of 2014 on Road Transportation have created legal uncertainty regarding the status of motorcycle taxis as public motor vehicle transportation for passengers. On one hand, UULLAJ regulates vehicles in Article 1, Point 10, which states that “public motor vehicles are any vehicles used for goods transportation.” The characteristics of passenger transportation can be distinguished into public transportation and private transportation. Public transportation is passenger transportation conducted through a rental or payment system. In accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), this issue raises two problems: How is legal protection provided to online motorcycle taxi passengers (MAXIM) in the event of an accident, and what legal actions can online motorcycle taxi passengers (MAXIM) take to obtain legal protection? The theories used are legal protection and consumer protection theories. The research method employed in this legal-empirical study is qualitative and descriptive, revealing the legal regulations resulting from research on online ride-hailing drivers such as Maxim. They have a partnership relationship with the company, which includes users and others, regarding accidents and other incidents. Therefore, the responsible party is the Maxim company, which provides compensation through the YPSSI (Indonesian Safe and Prosperous Drivers Foundation) program for drivers and their rights, resulting in losses for consumers. This is in accordance with Article 19 of Law No. 8 of 1999. Compensation may take the form of reimbursement of costs, medical treatment, or other appropriate compensation. Legal actions that can be taken by online motorcycle taxi passengers include pursuing legal resolution, and the Maxim office will provide accountability to the consumer. Rights and obligations within an online transportation company are closely interrelated, where each passenger or individual is entitled to receive compensation in the form of insurance liability
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Transportasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peran transportasi, lalu lintas jalan dan transportasi disusun dalam sistem transportasi nasional yang terpadu untuk menjamin tersedianya transportasi dan layanan transportasi yang memadai, nyaman, lancar dan hemat biaya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Disatu sisi UULLAJ mengatur kendaraan dalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang,Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) permasalahan ini munculnya dua identifikasi masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang ojek online (MAXIM) jika terjadi kecelakaan, dan Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek online (MAXIM) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan hasil penelitian para pengemudi ojek online seperti Maxim, mereka memiliki cakupan hubungan berupa mitra dengan pihak perusahaan, yang di dalamnya ada pengguna, dan lain sebagainya,kecelakaan tersebut dan insiden lainnya. maka yang bertanggung jawab adalah pihak Perusahaan Maxim dengan memberikan santunan dari progam YPSSI (Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia) terhadap pengemudi maupun haknya kesimpulan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian biaya, pengobatan, atau kompensasi lain yang layak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang ojek online yaitu, melakukan upaya penyelesaian hukum, kantor Maxim akan memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen tersebut Saran Hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan transportasi online sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang dimana setiap penumpang ataupun untuk mendapatkan haknya berupa bentuk pertanggung jawaban asuransi | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Transportation, online motorcycle taxis, compensation, protection consumers, responsibility Transportasi, Ojek online, Ganti rugi, perlindungan konsumen, tanggung jawab | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | PERLINDUNG syakirah afriani | |||||||||
| Date Deposited: | 07 Oct 2025 04:18 | |||||||||
| Last Modified: | 07 Oct 2025 04:18 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55096 |
Actions (login required)
 |
View Item |