NISA, KHOFIFAH AULIA (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL HAJI DAN UMRAH. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_02.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_03.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_04.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_05.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) |
|
Text
KHOFIFAH AULIA NISA_7773220041_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) |
Abstract
Fraud cases in the organization of Hajj and Umrah travel services in Indonesia have become a recurring legal issue that requires serious attention from various stakeholders. As a country with the second-largest Muslim population in the world, public interest in performing the Hajj and Umrah pilgrimages continues to increase year by year. The limited quota for Hajj and Umrah has been exploited by unscrupulous travel agencies offering various travel packages at very low prices. In reality, many of these agencies either fail to dispatch their prospective pilgrims or do not provide services as promised in their agreements. The issues identified in this study are: (1) How is criminal law enforcement applied to cases of Hajj and Umrah travel fraud? and (2) What is the purpose of sentencing in the crime of Hajj and Umrah travel fraud? The research method employed is normative juridical legal research, using a statutory and regulatory approach. The findings of this study indicate that the panel of judges often imposes lighter criminal sanctions than the demands of the public prosecutor. Additionally, the prosecutors tend to be imprecise in determining the appropriate legal provisions to apply. As a result, the punishments given are too lenient and fail to deliver a sense of justice for the victims. This study concludes that: (1) Criminal law enforcement in cases of Hajj and Umrah travel fraud lacks firm sanction guidelines for perpetrators. Judges' considerations in sentencing are frequently inappropriate, and the prosecutors' indictments are often flawed in their application of legal provisions. (2) The objectives of sentencing in these cases have yet to effectively employ a deterrent effect as a preventive threat or consequence to discourage individuals from committing similar offenses. Furthermore, aside from the misapplication of legal articles, the panel of judges frequently delivers lighter sentences than the prosecutors’ demands. The purpose of sentencing should generate provable, beneficial consequences and align with retributivist views, which maintain that justice can be achieved if sentencing objectives — particularly those grounded in theological reasoning — are applied in accordance with the principles of justice.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kasus penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah di Indonesia menjadi salah satu persoalan hukum yang terus berulang dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan status sebagai negara dengan populasi muslim kedua terbesar di dunia, minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keterbatasan kuota haji dan umrah ini dimanfaatkan oleh sejumlah biro travel nakal yang menawarkan berbagai paket perjalanan dengan harga yang sangat murah, tetapi pada kenyataannya banyak di antaranya yang tidak memberangkatkan calon jemaah atau tidak menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum pidana atas penipuan travel haji dan umrah?; dan 2) Bagaimana tujuan pemidanaan tindak pidana penipuan travel haji dan umrah; Metode penelitian menggunakan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim memberikan sanksi pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan tuntutan jaksa yang kurang tepat dalam menentukan peraturan, hukuman yang terlalu ringan dan kurang adil bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Penegakan hukum pidana pada penipuan travel haji dan umrah tidak adanya penegasan sanksi bagi pelaku penipuan, pertimbangan hakim yang kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi, dan tuntutan jaksa yang kurang tepat dalam penggunaan peraturan. 2) Tujuan pemidanaan dalam kedua kasus tersebut belum menggunakan detteerent effect sebagai ancaman hukuman atau konsekuensi dapat mencegah indvidu dari melakukan perilaku tertentu eperti kejahatan. Selain penerapan pasal yang tidak sesuai majelis hakim memutuskan dengan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa. tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabula tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal act, Hajj and Umrah travel, fraud. Tindak pidana, travel haji dan umrah, penipuan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MRS KHOFIFAH AULIA NISA | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2025 03:45 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2025 03:45 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55068 |
Actions (login required)
 |
View Item |