Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENILAIAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ANDEANSYAH, DAVINA (2025) PENILAIAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (225kB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (523kB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_Ref..pdf
Restricted to Registered users only

Download (140kB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (123kB)
[img] Text
Davina Andeansyah_1111200148_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (330kB)

Abstract

Sexual violence is a crime committed verbally or non-verbally that causes physical and psychological harm to the victim. In the Annual Notes of the National Commission on Violence Against Women, it was noted that there were 2,363 (two thousand three hundred and sixty-three) cases of sexual violence in 2023. In an effort to provide protection for victims, the Supreme Court issued restitution in Supreme Court Regulaltion Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts. Restitution is a solution for victims to obtain material rights and compensation costs for criminal acts committed by the perpetrator. Restitution goes hand in hand with the concept of restorative justice theory, where restitution involves the perpetrator, victim, and also law enforcement. In this study, the researcher used a normative legal research method which was carried out by examining secondary data library materials consisting of primary legal materials (statutory regulations) and secondary legal materials (journals and legal articles). This study uses data collection techniques through literature studies and field studies at the East Jakarta Witness and Victim Protection Institution. From the results of the study on the assessment of restitution, it was carried out based on the victim's request. Regarding the assessment, there were two similar cases with different restitution assessment results.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAsphianto,, Aan196301052002121002
Thesis advisorRofiana, Reine198411222008122002
Additional Information: Kekerasan seksual adalah tindak pidana yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis bagi korban. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, dicatat bahwa ada 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) kasus kekerasan seksual pada tahun 2023. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban, Mahkamah Agung menerbitkan mengenai restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Restitusi menjadi sebuah solusi untuk korban mendapatkan hak materiil dan biaya pengganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Restitusi beriringan dengan konsep teori keadilan restoratif, dimana restitusi melibatkan pelaku, korban, dan juga penegak hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (jurnal dan artikel hukum). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur. Dari hasil penelitian mengenai penilaian restitusi oleh LPSK dilakukan berdasarkan permohonan korban. Adapun mengenai penilaian tersebut, terdapat dua kasus yang sama dengan hasil penilaian restitusi yang berbeda
Uncontrolled Keywords: Sexual Violence, Sexual Assault, Restitution, Witness and Victim Protection Institution Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi, LPSK
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Davina Davina Andeansyah
Date Deposited: 02 Oct 2025 02:07
Last Modified: 02 Oct 2025 02:07
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55001

Actions (login required)

View Item View Item