LELO, ATTIA MUTIARA EMANUELA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DENGAN BEBAN GANDA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/AG/2022). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_02.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_03.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_04.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_05.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) |
|
Text
ATTIA MUTIARA EMANUELA LELO_1111210191_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The distribution of joint assets after divorce, according to written law in Indonesia, is in principle carried out in a balanced manner, namely 50% : 50%. However, in Supreme Court Decision Number 503 K/AG/2022, the judge overrode this provision by determining a 60% distribution for the wife and 40% for the husband. This was done as a form of protection for wives who bear the dual burden of managing the household and earning a living. This study aims to analyze the judge's legal considerations in this decision and examine its legal consequences for wives with this dual burden. The theories used in this study are the theory of legal protection and the theory of justice. The method used in this study is the normative juridical method, supported by primary data through interviews. The results show that the judge's considerations in this decision are a form of legal discovery through the ijtihad process using the qiyas and maslahah mursalah methods, as well as the application of the contra legem principle. The legal consequence of the judge's considerations is the unequal distribution of joint assets as a form of repressive legal protection for the wife. This also acknowledges the wife's dominant contribution during the marriage, reflecting an orientation toward substantive justice over formal legal certainty. This research emphasizes that judges prioritize substantive justice proportionally and based on strong legal facts in cases of division of joint property. It also encourages legislators to reformulate norms for division of joint property so that they are not merely mathematical but also consider the factual contributions and socio-economic conditions of the parties. This way, legal protection for wives with double burdens will have a clearer and more definitive legal basis.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum tertulis di Indonesia pada prinsipnya dilakukan secara seimbang, yaitu 50% : 50%. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/AG/2022, hakim mengesampingkan ketentuan tersebut dengan menetapkan pembagian 60% untuk istri dan 40% untuk suami. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap istri yang memikul beban ganda, yaitu mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta menelaah akibat hukumnya terhadap istri dengan beban ganda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dengan didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan bentuk penemuan hukum melalui proses ijtihad dengan metode qiyas dan maslahah mursalah. Serta penerapan dari asas contra legem. Akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut adalah terjadinya pembagian harta bersama yang tidak seimbang sebagai bentuk perlindungan hukum represif bagi istri. Serta pengakuan atas kontribusi dominan istri selama perkawinan, yang mencerminkan orientasi pada keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Penelitian ini menekankan agar hakim mengedepankan keadilan substantif secara proporsional dan berbasis fakta hukum yang kuat dalam perkara pembagian harta bersama. Serta mendorong pembentuk Undang-Undang untuk mereformulasi norma pembagian harta bersama agar tidak hanya bersifat matematis, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi faktual dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Dengan demikan, perlindungan hukum bagi istri dengan beban ganda memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan pasti. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Double Burden, Joint Property Perlindungan Hukum, Beban Ganda, Harta Bersama | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Attia Mutiara Emanuela Lelo | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Sep 2025 08:08 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Sep 2025 08:08 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54876 |
Actions (login required)
 |
View Item |