Azka, Muhammad (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI (PRE PROJECT SELLING) SATUAN RUMAH SUSUN PARAGON SQUARE OLEH PT.BROADBIZ ASIA YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DENGAN NOMOR PUTUSAN 154/PDT.SUS/PKPU/2017/PN.NiagaJKT.PST. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_02.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_03.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_04.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_05.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZKA_1111180277_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
Abstract
The sale of flat units using the pre-project selling system often ends up becoming a legal problem in Indonesia. Often, the marketing of flat sales carried out by developers is carried out through pre-project selling, namely marketing carried out before the construction of the flat is carried out. So that what is offered by the developer is in the form of illustrations or designs. In the sale of flat units through pre-project selling, several legal problems often arise in the future. Legal protection for buyers of flat units through pre-project selling needs to be considered. Law Number 21 of 2011 concerning Apartments (hereinafter referred to as the Apartment Law) which regulates apartment sales agreements is not yet specific in regulating pre-project selling sales agreements. The identification of the problem is, first, What is the legal position of apartment unit buyers if the apartment unit developer is declared bankrupt? Second, How is the Legal Protection for apartment unit buyers who have carried out PPJB by PT. Broadbiz Asia which is declared bankrupt before the handover is carried out? In this study, the author uses the Theory of legal protection, and uses normative and empirical legal research methods because in this study, data is sought from court decisions, applicable laws and data is sought directly in the field. The results of this study are, first, the legal position of the Paragon Square apartment unit buyers, there are two positions that will occur, namely: Apartment unit buyers do not have a position in the distribution of bankruptcy assets, or Apartment unit buyers become concurrent creditors. Second, Preventive protection as a legal effort to prevent before the trial. There are 3 (three) stages that need to be considered, namely the pre-transaction phase, the transaction phase and the post transaction phase. From the several phases mentioned above regarding preventive legal protection, it is felt that it has not been able to provide maximum protection to buyers in the property sector concerning the bankruptcy of the developer company. Repressive legal protection which functions to resolve and overcome problems if there is a dispute in this case after a court decision. buyers can take legal action after a trial declaring the developer bankrupt, and there are two ways in repressive legal protection, namely settlement outside the court (non-litigation) and settlement through the court (litigation).
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penjualan satuan unit satuan rumah susun yang menggunakan sistem pre project selling seringkali berakhir menjadi suatu permasalahan hukum di Indonesia. Sering kali pemasaran penjualan satuan rumah susun yang dilaksanakan oleh pengembang dilaksanakan melalui penjualan secara pre project selling, yaitu pemasaran yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Sehingga yang ditawarkan pengembang berupa ilustrasi maupun rancangan. Dalam penjualan satuan rumah susun secara pre project selling sering menimbulkan beberapa masalah hukum dikemudian hari. Perlindungan hukum pada pembeli satuan rumah susun secara pre project selling perlu diperhatikan. Peraturan Perundang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) yang mengatur perjanjian penjualan rumah susun belum spesifik dalam mengatur perjanjian penjualan secara pre project selling. Identifikasi masalahnya adalah, pertama, Bagaimana kedudukan hukum pembeli satuan rumah susun apabila pengembang satuan rumah susun dinyatakan pailit?. Kedua, Bagaimanakah Perlindungan Hukum pembeli satuan rumah susun yang telah melakukan PPJB oleh PT.Broadbiz Asia yang dinyatakain pailit sebelum dilakukannya serah terima?.Dalam penelitian ini, penulis menggunakanan Teori perlindungan hukum, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris karena dalam penelitian ini mencari data pada putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku dan mencari data langsung terjun kelapangan. Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama Kedudukan hukum pembeli satuan rumah susun paragon square terdapat dua kedudukan yang akan terjadi, yaitu : Pembeli satuan rumah susun tidak memiliki kedudukan dalam pembagian harta pailit,atau Pembeli satuan rumah susun Menjadi Kreditur Konkuren. Kedua, Perlindungan secara preventif sebagai upaya hukum pencegahan sebelum adanya persidangan. terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu fase pra transaksi, fase transaksi dan fase pasca transaksi Dari beberapa fase yang telah disebutkan di atas terkait perlindungan hukum preventif dirasa belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal kepada pembeli dalam bidang properti yang menyangkut perihal kepailitan perusahaan pengembang. Perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan apabila terdapat sengketa yang dalam hal ini setelah terjadi putusan pengadilan. pembeli dapat melakukan upaya hukum setelah adanya persidangan yang menyatakan pailitnya developer tersebut, dan terdapat dua cara dalam perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | pre project selling, Law no. 21 of 2011, bankruptcy pre project selling, UU No. 21 tahun 2011, kepailitan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Tn Muhammad azka | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 04:25 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Sep 2025 04:25 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54482 |
Actions (login required)
 |
View Item |