Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERAN PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Damaianty, Andhini Lintuk (2025) PERAN PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG.

[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (364kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (538kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (401kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (296kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (314kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (789kB)
[img] Text
Andhini Lintuk Damaianty_1111210142_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The Banten regional office of the Ministry of Law plays a role in supervising the implementation of legal aid for the underprivileged in Banten Province, In its implementation, legal aid recipients have not been optimally and on target. The identification of the problem in this study is how the role of supervision carried out by the Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the implementation of legal aid for the poor, what obstacles are faced, and the solutions offered. This study aims to analyze the supervision of the Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, identify the obstacles that arise, and provide strategic recommendations for optimizing future supervision. This study uses the theory of supervision and the theory of legal aid. The method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques used are field studies using interview methods and library research by collecting from various literature. The results of the study indicate that the Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has carried out its supervisory role through the formation of a regional supervisory committee and monitoring activities for the Legal Aid Organization (OBH), both in administrative and substantive aspects. However, in practice, there are a number of obstacles such as limited human resources, difficulty in synchronizing supervision time with the OBH and recipients of legal aid. To overcome this, researchers recommend several solutions such as adding supervisory human resources, improving scheduling mechanisms, and increasing synergy between the Regional Office, OBH, and legal aid recipients. In conclusion, although supervision by the Banten Kemenkumham Regional Office has been running, its effectiveness still needs to be improved so that it can truly guarantee the provision of legal aid as part of the fulfillment of human rights.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorRAKHMAT, JAZULI196104262000121001
Thesis advisorNURIKAH, NURIKAH197612112001122001
Additional Information: Kanwil Kemenkum Banten berperan mengawasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu di Provinsi Banten, dalam pelaksanaan bantuan hukum, penerima bantuan hukum belum maksimal dan tepat sasaran. Identifikasimasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Banten terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, apa saja hambatan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Kanwil Kemenkum Banten, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul, dan memberikan rekomendasi strategis guna optimalisasi pengawasan ke depan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan serta teori bantuan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi lapangan menggunakan metode wawancara dan penelitian kepustakaan dengan menghimpun dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Banten telah menjalankan peran pengawasannya melalui pembentukan panitia pengawas daerah dan kegiatan monitoring terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH), baik dalam aspek administratif maupun substantif. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan sinkronisasi waktu pengawasan dengan pihak OBH dan penerima bantuan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa solusi seperti penambahan SDM pengawas, perbaikan mekanisme penjadwalan, dan peningkatan sinergi antara Kanwil, OBH, dan penerima bantuan hukum.Kesimpulannya, meskipun pengawasan oleh Kanwil Kemenkumham Banten telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu menjamin terselenggaranya bantuan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Uncontrolled Keywords: Supervision, Regional Office of the Ministry of Law, Legal Aid. Pengawasan, Kanwil Kemenkum Banten, Bantuan Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum
Depositing User: Andhini Lintuk Damaianty
Date Deposited: 11 Sep 2025 03:08
Last Modified: 11 Sep 2025 03:08
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54159

Actions (login required)

View Item View Item