BAYMEEN, QAANITA FAHMI (2025) PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 63/Pdt.G/2025/Pa.Clg.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_11111210363_Fulltext (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_01.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_02.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_03.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_04.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) |
|
Text
Qaanita Fahmi Baymeen_1111210363_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) |
Abstract
Marriage can be cancelled by court if there is a violation of the objective and subjective requirements of marriage. If the marriage does not meet the objective requirements, namely the requirements relating to the pillars and legal requirements of marriage as stated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, then the marriage is declared null and void by law. If the marriage does not meet the subjective requirements, namely the requirements relating to capacity and consent, then the marriage can be annulled. Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law states that marriage must be based on the consent of both prospective brides and grooms. Fraud causes a marriage to be carried out not in accordance with the agreement and is carried out in bad faith by one of the parties so that the marriage can be annulled by the court. Cilegon Religious Court Decision Number 63/PDT.G/2025/PA.Clg. is a case of annulment of marriage caused by fraud against the marriage dowry, but the panel of judges stated that the application could not be accepted (Niet Ontvankelijk Verklaard). The research method used is normative juridical. The theory used in this study is the theory of justice, that everyone should have the same rights to the broadest basic freedoms, as wide as the same freedom for all people is the most basic right (human rights) that everyone should have. The results of this study reveal that fraud is part of a misjudgment that contains elements of intent. Judges in handling cases of annulment of marriage due to fraud can refer to Article 27 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage in conjunction with Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) as a legal basis for annulling a marriage due to fraud
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkawinan dapat dilakukan pembatalannya ke Pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dan subjektif perkawinan. Apabila perkawinan tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan rukun dan syarat-sah perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Apabila perkawinan tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan kecakapan dan persetujuan maka perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penipuan menyebabkan perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan serta dilakukan dengan itikad buruk oleh salah satu pihak sehingga perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan. putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 63/PDT.G/2025/PA.Clg. merupakan perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh penipuan terhadap mahar perkawinan namun majelis hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penipuan merupakan bagian dari salah sangka yang memuat unsur kesengajaan. Hakim dalam menangani perkara pembatalan perkawinan karena penipuan dapat mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum untuk membatalkan perkawinan karena penipuan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage, Fraud, Cancellation of Marriage Perkawinan, Penipuan, Pembatalan Perkawinan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Qaanita Fahmi Baymeen | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 04:38 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2025 04:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54156 |
Actions (login required)
 |
View Item |