Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP DAN PROYEKSI PENGGUNAAN PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP BARU

Febryana, Febryana (2025) PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP DAN PROYEKSI PENGGUNAAN PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP BARU. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (Skripsi)
FEBRYANA_1111180144_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (377kB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (346kB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (330kB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (243kB)
[img] Text
FEBRYANA_1111180144_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (241kB)

Abstract

The application of conditional sentences in the Criminal Code (KUHP) is an effort to reform criminal law that provides an opportunity for convicts to improve themselves without having to undergo direct punishment, unless during the probationary period they commit a new crime or violate the conditions set by the judge. The background of this study is based on the need for a more humane and adaptive criminal system to the social development of society and the demands of restorative justice. This study aims to analyze the provisions of conditional sentences in the applicable Criminal Code, as well as to project their regulations in the new Criminal Code, especially regarding formal requirements, material requirements, and implementation mechanisms. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study of regulations, doctrines, and court decisions related to the application of conditional sentences. Data were analyzed qualitatively to identify differences and developments in norms between the old and new Criminal Codes. The results of the study indicate that conditional sentences in the Criminal Code are regulated in Articles 14a to 14f, which can only be imposed if the judge decides on a maximum imprisonment of one year or a prison sentence that is not a substitute for a fine, as well as a fine that burdens the perpetrator. Formal and material requirements are the basis for the judge's considerations, and there are general and special requirements that must be adhered to by the convict during the probationary period. Projections in the new Criminal Code show an expansion of scope, confirmation of the supervision mechanism, and more structured considerations by judges to increase the effectiveness and legal certainty in the application of conditional sentences in the future.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorYULIA, RENA198009192009122001
Thesis advisorROFIANA, REINE198411222008122002
Additional Information: Penerapan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan upaya pembaruan hukum pidana yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana secara langsung, kecuali jika selama masa percobaan ia melakukan tindak pidana baru atau melanggar syarat yang ditetapkan hakim. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat serta tuntutan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku, serta memproyeksikan pengaturannya dalam KUHP baru, khususnya terkait syarat formil, syarat materil, dan mekanisme pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin, serta putusan pengadilan terkait penerapan pidana bersyarat. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan perkembangan norma antara KUHP lama dan KUHP baru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana bersyarat dalam KUHP diatur dalam Pasal 14a sampai 14f, yang hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memutus pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda, serta pidana denda yang memberatkan pelaku. Syarat formal dan materil menjadi dasar pertimbangan hakim, serta terdapat syarat umum dan syarat khusus yang wajib dipatuhi terpidana selama masa percobaan. Proyeksi dalam KUHP baru menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup, penegasan mekanisme pengawasan, serta pertimbangan hakim yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penerapan pidana bersyarat ke depan.
Uncontrolled Keywords: Conditional sentence, Criminal Code, formal requirements, material requirements, probation period, new Criminal Code. Pidana bersyarat, KUHP, syarat formil, syarat materil, masa percobaan, KUHP baru.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum
Depositing User: Mrs Febryana Febryana
Date Deposited: 11 Sep 2025 02:52
Last Modified: 11 Sep 2025 02:52
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54147

Actions (login required)

View Item View Item