DAMAYANTI, ALVINA (2025) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA SUAP IZIN PERPARKIRAN PADA DINAS PEHUBUNGAN KOTA CILEGON (Studi Kasus Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _02.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _03.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _04.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _05.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) |
|
Text (SKRIPSI)
ALVINA DAMAYANTI_1111180074 _LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) |
Abstract
The crime of corruption of bribery is the giving or promising of something to a state administrator or civil servant with the intention that the person does or does not do something in his position that is contrary to his obligations. In the context of Indonesian law, bribery is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which amends Law Number 31 of 1999. Bribery committed by the Transportation Service. One form of criminal act regulated in the law is the crime of bribery. The crime of bribery is a serious threat to the state of Indonesia. This crime can damage the justice system, hinder development, and create social injustice. Therefore, the eradication of the crime of bribery must be carried out seriously and firmly by all parties, including the government, law enforcement, and the community. This research uses analytical and qualitative methods with a legal approach. This research was conducted in Serang City, specifically at the Corruption Crime Court at the Serang District Court by conducting interviews with judges and obtaining verdict data. Meanwhile, the empirical approach is shown towards the practice of criminalization of perpetrators of corruption and the obstacles and ways to overcome obstacles during the trial process at the Serang District Court. The author uses 3 data sources, namely primary, secondary and tertiary data. The results of this study indicate, 1) Regarding the application of criminal law to corruption crimes in Decision No. 33/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Srg). 2) The judge's considerations in issuing a decision in case No. 33/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Srg) were based on trial facts, evidence, and laws and regulations, so the judge believed that the defendant's actions were an abuse of authority. Therefore, the defendant is legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption which was carried out jointly, so that the decision of the panel of judges in the form of criminal punishment is appropriate.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana korupsi suap adalah pemberian atau janji sesuatu kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan maksud agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam konteks hukum Indonesia, suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penyuapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana suap. Tindak pidana suap merupakan ancaman serius bagi negara Indonesia. Tindak pidana ini dapat merusak sistem peradilan, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana suap harus dilakukan secara serius dan tegas oleh semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Penulis menggunakan 3 sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan No.33/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Srg). 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.33/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Srg) didasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan peraturan perundang-undangan maka hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan. Maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga putusan majelis hakim berupa pemidanaan sudah tepat.. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Corps, Bribery, Judge's Consideration Korupsi, Suap, Pertimbangan Hakim | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MR ALVINA DAMAYANTI | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Sep 2025 03:43 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Sep 2025 03:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54119 |
Actions (login required)
 |
View Item |