Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PEMBEBANAN RESTITUSI SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN

HAKIM, FATHURROHMAN (2024) PEMBEBANAN RESTITUSI SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (349kB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (372kB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (489kB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (195kB)
[img] Text
FATHURROHMAN HAKIM_7773210041_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129kB)

Abstract

The absence of additional punishment in the form of restitution imposed on the defendant in a criminal case of sexual intercourse with a child resulting in pregnancy in the Serang District Court Decision Number: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg clearly creates injustice and directly impacts the child conceived by the victim. This is because the criminal liability imposed on the defendant, O.M.A.J., does not differ from that of perpetrators whose actions did not result in the pregnancy of the child victim. This study addresses two main issues: how restitution can be imposed as the responsibility of perpetrators of sexual intercourse with children resulting in pregnancy, and how criminal law policy regulates such responsibility. The research method used is normative juridical, based on secondary data sources. Data collection was conducted through document studies, and the collected data were analyzed qualitatively. The results of the study show that: (1) The imposition of restitution as a form of responsibility for the perpetrator of sexual intercourse with a child resulting in pregnancy has not been fulfilled in the Serang District Court Decision Number: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg. The defendant was sentenced to 10 years of imprisonment and a fine of IDR 60,000,000, without any additional punishment in the form of restitution or compensation for the child victim. This contradicts Article 7 of the Law on the Protection of Witnesses and Victims and Article 4 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, both of which state that victims have the right to receive restitution; (2) Criminal law policy concerning the liability of perpetrators of sexual intercourse with children resulting in pregnancy is regulated in Article 287 of the Criminal Code (KUHP), Article 76E in conjunction with Article 82 paragraphs (1) and (2) of the Child Protection Law, and Article 6 letters a, b, and c in conjunction with Article 15 paragraph (1) of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). In the Serang District Court Decisions Number: 619/PID.SUS/2019/PN.Srg, 620/PID.SUS/2019/PN.Srg, and 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, the cases involve the same incident but different defendants and victims. However, the criminal liability imposed in all three decisions is the same. This is problematic, considering that the acts of the defendants in Decisions Number: 619 and 620 did not result in the pregnancy of the child victim, whereas the act of the defendant in Decision Number: 621 did result in pregnancy.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFathurokhman, Ferry198102152006041001
Thesis advisorDadang, Dadang8899333420
Additional Information: Tidak adanya pidana tambahan berupa pembebanan restitusi terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada anak dan mengakibatkan kehamilan dalam Putusan PN Serang Nomor: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, tentu menimbulkan ketidakadilan dan akan berdampak secara langsung pada anak yang dikandung korban, karena pertanggungjawaban pidana terdakwa O.M.A.J. tidak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang akibat dari perbuatannya tidak mengakibatkan kehamilan pada anak korban. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembebanan restitusi sebagai pertanggungjawaban pelaku persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur pertanggungjawaban pelaku persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, dan seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: 1) Pembebanan restitusi sebagai pertanggungjawaban pelaku persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan, belum terpenuhi dalam Putusan PN Serang Nomor: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, di mana terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp60.000.000, tanpa adanya pidana tambahan berupa pembebanan restitusi atau ganti kerugian terhadap anak korban. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk memperoleh restitusi; 2) Kebijakan hukum pidana mengatur pertanggungjawaban pelaku persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan diatur dalam Pasal 287 KUHP, Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 huruf a, b, dan c jo. Pasal 15 ayat (1) UU TPKS. Dalam kasus Putusan PN Serang Nomor: 619/Pid.Sus/2019/PN.Srg, Putusan PN Serang Nomor: 620/Pid.Sus/2019/PN.Srg, dan Putusan PN Serang Nomor: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, merupakan kasus peristiwa yang sama dengan terdakwa dan korban yang berbeda, namun pertanggungjawaban pidana ketiga pelaku dalam tiga putusan tersebut tidak berbeda. Padahal Putusan PN Serang Nomor: 619/Pid.Sus/2019/PN.Srg dan Putusan PN Serang Nomor: 620/Pid.Sus/2019/PN.Srg perbuatan kedua terdakwa tidak mengakibatkan kehamilan pada anak korban, sedangkan Putusan PN Serang Nomor: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg perbuatan terdakwa mengakibatkan kehamilan pada anak korban.
Uncontrolled Keywords: Restitution, Liability, Sexual Intercourse, Child, Pregnancy Restitusi, Pertanggungjawaban, Persetubuhan, Anak, Kehamilan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: MR FATHURROHMAN HAKIM
Date Deposited: 20 Aug 2025 04:39
Last Modified: 20 Aug 2025 04:39
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54084

Actions (login required)

View Item View Item