MUZDALIFAH, SITI FIRRY (2025) TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGEMBANG DALAM PROSES KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG BELUM DILAKUKAN PROSES PEMECAHAN SERTIFIKAT, DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KPR PERUMAHAN GRIYA SUKSES DI KOTA SERANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_02.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_03.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_04.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_05.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_Fulltext..pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Siti Firry Muzdalifah_1111200165_01.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
The purchase of a house through a mortgage carried out by a housing consumer through a developer company, can experience obstacles or defaults. The default committed by PT. Indrasakti Prima Mandiri is the failure to fulfill the consumer’s rights to the certificate that should have been obtained by the consumer, due to the failure to process the certificate splitting. Based on this background, the researcher decided to conduct a study with the aim of determining the responsibility of the Developer and the Bank in fulfilling the Consumer’s rights, through the Sale and Purchase Agreement and Credit Agreement signed by PT. Indrasakti Prima Mandiri and PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cilegon Branch with the Consumer who has paid off his obligations. And also to determine the legal sanctions for violations committed by PT. Indrasakti Prima Mandiri against consumers who do not fulfill their obligations (default) in relation to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is normative juridical. The data sources used in this study are from secondary data and primary data as supporting data. This study uses a framework of thought in the form of the theory of legal responsibility and the theory of legal certainty. Based on the research results, there has been a verbal agreement between the developer, the bank, and the notary as a form of accountability so that consumer rights are fulfilled. The agreement explains that the Developer will try to carry out the certificate division in stages to reduce the costs required. Legal sanctions obtained by the Developer due to consumer rights not being fulfilled, then, consumer rights are demanded as per Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembelian rumah secara KPR yang dilakukan oleh konsumen perumahan melalui suatu perusahaan pengembang, dapat mengalami kendala atau terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Indrasakti Prima Mandiri yakni tidak terpenuhinya hak konsumen atas sertifikat yang seharusnya sudah diperoleh konsumen, akibat belum terjadinya proses pemecahan sertifikat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk meneliti dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pihak Pengembang serta Pihak Bank dalam memenuhi hak Konsumen, melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh pihak PT. Indrasakti Prima Mandiri dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Cilegon dengan Pihak Konsumen yang telah melunasi kewajibannya. Dan juga untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan PT. Indrasakti Prima Mandiri terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data sekunder dan data primer sebagai penunjang. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berupa teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah diadakan kesepakatan secara lisan antara pihak developer, pihak bank, dan pihak notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban agar hak konsumen terpenuhi. Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa Pihak Developer akan berusaha untuk melakukan pemecahan sertifikat secara bertahap untuk mengurangi biaya yang diperlukan. Sanksi hukum yang didapatkan oleh Pihak Developer akibat hak-hak konsumen tidak terpenuhi maka, hak-hak konsumen menuntut sebagaimana pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | (KPR, Splitting, Certificate) (KPR, Pemecahan, Sertifikat) | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Siti Firry Muzdalifah | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Aug 2025 07:17 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Aug 2025 07:17 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53970 |
Actions (login required)
 |
View Item |