Makiyah, Faidatul (2025) IMPLIKASI RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS TENTANG PERUBAHAN IKLIM BAGI INDONESIA. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (TESIS)
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_02.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_04.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_05.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB) |
|
Text
FAIDATUL MAKIYAH_7773230051_03.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) |
Abstract
Climate change as a change caused either directly or indirectly by human activities that change the composition of the atmosphere. One of human activities such as the use of fossil fuels that result in increased carbon dioxide or CO2 emissions. Carbon emissions are the release of carbon dioxide and other greenhouse gases into the earth's atmosphere. The Paris Agreement is an international treaty or agreement with the main objective of addressing climate change globally through more inclusive and binding international cooperation for countries that ratify it. On that basis, the author discusses namely: first, What are the Implications of the Ratification of the 2015 Paris Agreement on Climate Change for Indonesia in Controlling Carbon Emissions?. Second, What is the Responsibility of the Indonesian Government in Controlling Carbon Emissions? The main emphasis in reducing carbon emissions will be focused on the transportation sector and the energy sector. The author uses normative and empirical legal methods, the research specifications used are descriptive analytical, the main data is in the form of secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials) which are analyzed qualitatively. The results of this study are that the implications of the ratification of the Paris Agreement on Indonesia. First: With its ratification by Indonesia and ratified by law, the Paris Agreement is part of positive law in Indonesia and has implications for the emergence of obligations and rights for Indonesia to reduce global temperatures below 2°C and to continue to make efforts to limit temperature increases. Second: It has implications for forming programs in the transportation and energy sectors. The government's responsibility in reducing carbon emissions has not yet had a significant effect on climate change, especially in the energy and transportation sectors. Although the Paris Agreement encourages countries to achieve emission reduction targets, its implementation depends on voluntary actions, without a firm legal strengthening mechanism due to the absence of sanctions. A number of regulations that the Indonesian government has passed have not been able to resolve this problem. So the Paris Agreement needs to be equipped with firm sanctions for countries that do not fulfill their NDC obligations depending on the level of violation so that countries comply so that national regulations, especially the Indonesian government, are serious in their implementation and clear.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi atmosfer. Aktivitas manusia salah satunya seperti penggunaan bahan bakar fosil yang mengakibatkan meningkatnya emisi karbondioksida atau CO2. Perjanjian paris sebuah traktat atau perjanjian internasional dengan tujuan utama untuk mengatasi perubahan iklim secara global melalui kerjasama internasional yang lebih inklusif dan mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Atas dasar itu penulis membahas yaitu: Pertama, Bagaimana Implikasi Ratifikasi PerJanjian Paris Tentang Perubahan Iklim Bagi Indonesia. Kedua, Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Pengendalian Emisi Karbon? Penekanan utama dalam mengurangi emisi karbon akan difokuskan pada sektor transportasi dan sektor energi. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, data utama berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implikasi ratifikasi perjanjian paris terhadap Indonesia. Pertama: Dengan diratifikasinya oleh Indonesia dan disahkan dengan undang-undang menjadikan perjanjian paris adalah bagian dari hukum positif di Indonesia dan berimplikasi timbulnya kewajiban-kewajiban dan hak terhadap indonesia untuk mengurangi suhu global di bawah 2°C dan untuk terus melakukan upaya membatasi kenaikan suhu. Kedua: Berimplikasi membentuk program disektor transportasi dan energi. Tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi emisi karbon masih belum memberikan efek signifikan terhadap perubahan iklim khususnya disektor energi dan transportasi. Meskipun perjanjian paris mendorong negara-negara untuk mencapai target pengurangan emisi, implementasinya bergantung pada tindakan sukarela, tanpa mekanisme penguatan hukum yang tegas karena tidak adanya sanksi. Sejumlah peraturan-peraturan yang pemerintah indonesia sahkan masih belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Sehingga Perjanjian Paris perlu dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban NDCnya tergantung pada tingkat pelanggaran agar negara-negara patuh sehingga peraturan nasional khususnya pemerintah indonesia serius dalam pelaksanaanya dan jelas. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Carbon Emissions, Implications, Paris Agreement, Responsibility Emisi Karbon, Implikasi, Perjanjian Paris, Tanggung Jawab | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Faidatul Fawa | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Aug 2025 01:40 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Aug 2025 01:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53963 |
Actions (login required)
 |
View Item |