Maharani, Deswita (2025) LEMBAGA KERJASAMA (LKS) TRIPARTIT ; MANIFESTASI PERJUANGAN BURUH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DI KOTA TANGERANG TAHUN 2025. S1 thesis, Universita Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_02,.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) |
|
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_03,.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
|
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_04,.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_05,.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_Ref,.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) |
|
Text (SKRIPSI)
DeswitaM_6670210075_Lamp,.pdf Restricted to Registered users only Download (953kB) |
|
Text
DeswitaM_6670210075_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
DeswitaM_6670210075_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Wages act as a liaison between the economic interests of employers, worker welfare, and state intervention in employment relations. Determination of minimum wages is a manifestation of the state's function in improving the welfare of the people, which is regulated in binding laws and regulations. Determination of minimum wages is based on decent living needs (KHL) and takes into account productivity and economic growth. In the process of determining wages, there is involvement of various important elements that have a direct interest in wage policies, namely the government, trade unions, and employer associations. The real form of this collaboration is realized through an official forum called the Tripartite LKS. This institution was formed as a forum for communication, consultation and negotiation that bridges the interests between the three elements in order to discuss various employment issues. This study was studied using Etzkowitz's thinking on the collaboration of three elements or Triple Helix which contains three indicators, namely the emphasis on the role between actors, interaction between actors, and actor hybridization. This study uses a qualitative research method with a single instrumental case study approach according to Cresswel. The results of the study confirm the involvement of three elements that bring mutual interests in the Tripartite LK forum, argue with each other, and seek solutions to each problem. Workers who feel oppressed and also sue other parties in terms of fulfilling their rights, companies that have an obligation to fulfill their workers' rights, and the government that must be a facilitator and mediator. In practice, with the new government pattern, it also changes the wage increase pattern which is currently based on the central government. Therefore, the local government cannot do much, especially to meet the demands of the workers themselves.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||
| Additional Information: | Upah berperan sebagai penghubung antara kepentingan ekonomi pengusaha, kesejahteraan pekerja, dan intervensi negara dalam hubungan kerja. Penetapan upah minimum merupakan manifestasi fungsi negara dalam menyejahterakan rakyat, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) serta mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam proses penetapan upah, terdapat keterlibatan berbagai elemen penting yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan pengupahan, yaitu pemerintah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha. Bentuk nyata dari kolaborasi ini diwujudkan melalui sebuah wadah resmi bernama LKS Tripartit. Lembaga ini dibentuk sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan negosiasi yang menjembatani kepentingan antara tiga elemen dalam rangka membahas berbagai isu ketenagakerjaan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan pemikiran Etzkowitz mengenai kolaborsi tiga elemen atau Triple Helix yang didalamnya terdapat tiga indicator, yaitu penekanan peran antar actor, interaksi antar actor, dan hibridisasi actor. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan pendekatan studi kasus tipe instrumental tunggal menurut Cresswel. Hasil Penelitian mengkonfirmasi keterlibatan tiga elemen yang saling membawa kepentingan dalam forum LK Tripartit, saling berargumen, dan mencari penyelesaian dari setiap permasalahan. Buruh yang merasa tertindas dan turut menuntut pihak lainnya dalam perihal pemenuhan hak, perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak buruhnya, dan pemerintah yang harus menjadi fasilitator serta penengah. Pada praktiknya, dengan pola pemerintahan yang baru mengubah juga pola kenaikan upah yang saat ini berdsarkan pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, terlebih untuk memenuhi tuntutan buruh itu sendiri. | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Tripartite LKS, Wage Determination, Worker LKS Tripartit, Penetapan Upah, Buruh | ||||||
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) | ||||||
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan |
||||||
| Depositing User: | Deswita desi Maharani | ||||||
| Date Deposited: | 18 Sep 2025 03:00 | ||||||
| Last Modified: | 18 Sep 2025 03:00 | ||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53754 |
Actions (login required)
 |
View Item |