MAULANA, YUDI (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 270 PK/Pid.Sus/2020). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Yudi Maulana_1111160143_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_02.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_03.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_04.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_05.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Yudi Maulana_1111160143_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
Abstract
The development of corruption cases is very troubling to the public because the impact is very broad and systematic and even corruption is also categorized as an extra ordinary crime because the impact it has is truly extraordinary. Not only is it detrimental to state finances, it weakens the values of democracy, ethics, justice and legal centainty, so that it can endanger the continuity of development. Many state officials are involved in corruption cases and their decisions are not accordance with the provisions of the Corruption Crime Act. This make the decision contrary to legal certainty which in the end will conflict with the expected justice. Identification of the problem in this research is first, How is the sentencing against state officials who commit acts of corruption continuously and together in Decision Number 270 PK/Pid.Sus/2020. Second, what is the basis for judges' considerations in imposing sentencing on state officials who commit acts of corruption continuously and jointly in Decision Number 270 PK/Pid.Sus/2020. The theory used in this research is the combined sentencing theory and ratio decidendi theory. The method used in this research is normative juridical. The research results obtained were that the sentence imposed in Decision Number 270 PK/Pid.Sus/2020 was inappropriate and contradictory to legal certainty and considerations about the fact that there were errors and oversights by the judge that the applicant/convict had not fully received the inappropriate gift. The conclusion is that the imposition of punishment is not in accordance with the combined sentencing theory where the sentence in Decision Number 270 PK/Pid.Sus/2020 does not prioritize retaliation and does not prioritize the protection of public order and has not considered the juridical aspect. The researcher's suggestion is that judges should be more careful, wise and judicious in imposing sentences for criminal acts of corruption which are extraordinary crimes so as not to conflict with legal certainty.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya yang sangat luas dan sistematis bahkan korupsi juga dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang ditimbulkan benar-benar luar biasa. Bukan hanya merugikan keuangan negara, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan. Banyak pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat putusan bertentangan dengan kepastian hukum yang pada akhirnya nanti bertentangan dengan keadilan yang diharapkan. Identifikasi masalah pada penelitian ini pertama, Bagaimana pemidanaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan bersama-sama dalam Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020. Kedua, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan bersama-sama dalam Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pemidanaan gabungan dan Teori Ratio decidendi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu penjatuhan pemidanaan dalam Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 tidak tepat dan bertentangan dengan kepastian hukum dan pertimbangan tentang terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim secara nyata bahwa pemohon/terpidana belum sepenuhnya menerima hadiah tidak tepat. Kesimpulan bahwa penjatuhan pemidanaan tidak sesuai dengan dengan teori pemidanaan gabungan dimana penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 tidak mengutamakan pembalasan dan tidak mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat serta belum mempertimbangkan aspek yuridis. Saran peneliti seharusnya hakim lebih cermat, arif dan bijaksana dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) agar tidak bertentangan dengan kepastian hukum. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Sentencing, Legal Certainty, Judgement Pemidanaan, Kepastian Hukum, Pertimbangan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | SH Yudi Maulana Saripudin | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Sep 2025 09:21 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Sep 2025 09:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53593 |
Actions (login required)
 |
View Item |