TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP KUHP

SRI ADRIANI, DIAN (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP KUHP. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 2 Th 2012 Tentang Penyesuaianbatasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap kuhp.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (7MB)

Abstract

ABSTRAKSI Dian Sri Adriani; 091163; Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Pdg). Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk membuat suatu pengaturan dalam lingkup hukum acara (hukum formiil)secara keseluruhan. Salah satu bentuk pengaturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Perma tersebut tidak mengatur mengenai hukum acara (hukum formiil) melainkan mengatur mengenai hukum materiil (dalam hal ini mengenai hukum pidana materiil). Perma tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dasar hukumnya. Oleh karena itu maka akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap KUHP dan bagaimana penerapan Perma tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 128/Pid.B/2012/PM.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yakni data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka, di mana obyeknya ialah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis guna menjawab permasalahan yang telah diidentifikasikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, tidak bertentangan dengan KUHP. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi badan-badan hukum yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 128/Pid.B/2012/PN.Pdg, hakim yang menangani perkara tersebut tidak berpedoman, memperhatikan, dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Hakim, Putusan

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: