Wulandari, Miranti (2025) KEWAJIBAN PELAKU USAHA ATAS TERJADINYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA LABEL INFORMASI NILAI GIZI (ING) DENGAN KANDUNGAN YANG SEBENARNYA PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Miranti Wulandari_1111190051_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_02.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_03.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_04.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_05.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
|
Text
Miranti Wulandari_1111190051_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Discrepancies between the nutritional information listed on food labels and the actual content found in processed food products have become a crucial issue in consumer protection. Such inconsistencies may harm consumers, especially when the nutritional content does not align with specific health needs or exceeds the tolerance limits set by prevailing regulations. This research aims to analyze the legal obligations and responsibilities of business operators in providing accurate nutritional information on processed food labels. The main issues addressed are: (1) the legal obligations of business operators to provide accurate nutritional labeling, and (2) the legal responsibilities they bear when discrepancies occur. This study employs the theory of legal protection and the theory of responsibility, using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from both primary and secondary legal sources, collected through literature study and field research. The findings indicate that business operators are legally obligated to ensure that nutritional information is correct, accurate, and not misleading. However, several products still fail to meet these requirements, with deviations in nutritional content exceeding the tolerance limits established by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). In practice, business operators’ accountability is often limited to administrative sanctions and does not extend to full restitution of consumer rights. Therefore, stronger supervision and more effective enforcement mechanisms are necessary to ensure fair consumer protection and legal compliance by business operators.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Permasalahan terkait ketidaksesuaian antara label informasi nilai gizi (ING) dengan kandungan yang sebenarnya pada produk pangan olahan menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen. Ketidaksesuaian tersebut dapat merugikan konsumen, terutama apabila kandungan gizi yang tercantum tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan atau bahkan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mencantumkan informasi nilai gizi yang akurat pada label pangan olahan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi nilai gizi yang akurat serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mencantumkan informasi nilai gizi secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Namun demikian, masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dengan perbedaan kandungan gizi yang melebihi batas toleransi sebagaimana ditetapkan oleh BPOM. Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha pada umumnya terbatas pada sanksi administratif dan belum menyentuh pemulihan hak konsumen secara menyeluruh, sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif agar konsumen memperoleh perlindungan yang adil dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Label Discrepancy, Nutritional Information, Consumer Protection, Ketidaksesuaian Label, Produk Pangan Olahan, Perlindungan Konsumen | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Miranti Wulandari | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Sep 2025 05:32 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Sep 2025 05:32 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53494 |
Actions (login required)
 |
View Item |