FEBRIAN, VIRGINIA VERONICA (2025) PENYELESAIAN SENGKETA JUAL - BELI PERUMAHAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PIHAK DEVELOPER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PDT.SUS- BPSK/2022/PN MDN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (956kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
Virginia Veronica Febrian _ 1111200122 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB) |
Abstract
Consumer Consumer Protection Law is one of the interesting things to study because the legal relationship between business actors and consumers agreed upon based on an agreement cannot be separated from a problem. Therefore, the Government is required to provide Consumer Protection which aims to provide legal certainty as well as security and safety for consumers to consume the goods or services they choose and the Government must supervise business actors who seek their own profit. The purpose of the writing is to examine, know and understand the settlement of the BPSK decision case and the Medan District Court decision and to examine, know and understand the legal efforts that must be made by the parties. This research uses normative juridical and empirical juridical approach methods. Secondary data obtained through court decisions, laws and regulations, literature, and related documents. The government has established the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) which acts as a party capable of resolving disputes between consumers and business actors. In accordance with the purpose of establishing BPSK, there are several ways to resolve consumer disputes at BPSK, namely: Mediation, conciliation and arbitration which have been regulated in Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. UUPK was formed to balance between consumers and business actors so that there is equality between the parties. The effectiveness of the norms contained in UUPK emphasizes that the decision issued by BPSK is final. However, it is unfortunate that in accordance with Article 56 paragraph (2) of the GCPL provides an opportunity for the parties to still file an objection to the decision issued by BPSK.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji karena dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang disepakati berdasarkan suatu perjanjian tidak lepas dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut untuk memberikan Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta keamanan dan keselamatan bagi konsumen untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dipilihnya dan Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan sendiri. Tujuan dari penulisan untuk meneliti, mengetahui dan memahami penyelesaian perkara putusan BPSK dan putusan PN Medan dan untuk meneliti, mengetahui dan memahami Upaya hukum yang harus dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder yang diperoleh melalui putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen terkait. Pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan sebagai pihak yang mampu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sesuai dengan tujuan dibentuknya BPSK, ada beberapa cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, yaitu: Mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK dibentuk untuk menyeimbangkan antara konsumen dan pelaku usaha agar terjadi kesetaraan para pihak. Efektivitas norma yang terdapat dalam UUPK menekankan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK bersifat final. Namun sangat disayangkan bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK memberikan kesempatan bagi para pihak untuk tetap mengajukan keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Agreement, Consumer Protection, Cancellation Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Pembatalan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Virginia Veronica Febrian | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 08:57 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Sep 2025 06:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53264 |
Actions (login required)
 |
View Item |