ABDILLAH, ABDU AZIZ (2025) KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SERANG TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_02.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_03.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_04.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_05.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
|
Text (SKRIPSI)
Abdu Aziz Abdillah_1111180358_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) |
Abstract
Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki beberapa faktor, faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia. Identifikasi masalah yang pertama, Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga. Kedua, Bagaimana Kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu dengan melakukan wawancara dan bahan hukum sekunder yang berasal dari undang-undang, buku, serta jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (Field Research). Data diperoleh pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek atau objek penelitian. Menurut hasil penelitian, berdasarkan Pasal 26 ayat 1-2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Serang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga mencakup aspek mulai dari sosialisasi, pengawasan yang mencakup PRT dan pemberi kerja. Kedua, kendala utama rendahnya tingkat pemahaman PRT mengenai hak-hak, masalah sosialisasi menjadi kendala signifikan dan kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemberi kerja. Saran yang diberikan penulis adalah Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan Perlu adanya regulasi daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki beberapa faktor, faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia. Identifikasi masalah yang pertama, Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga. Kedua, Bagaimana Kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu dengan melakukan wawancara dan bahan hukum sekunder yang berasal dari undang-undang, buku, serta jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (Field Research). Data diperoleh pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek atau objek penelitian. Menurut hasil penelitian, berdasarkan Pasal 26 ayat 1-2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Serang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga mencakup aspek mulai dari sosialisasi, pengawasan yang mencakup PRT dan pemberi kerja. Kedua, kendala utama rendahnya tingkat pemahaman PRT mengenai hak-hak, masalah sosialisasi menjadi kendala signifikan dan kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemberi kerja. Saran yang diberikan penulis adalah Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan Perlu adanya regulasi daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Abdu Aziz Abdillah | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 07:11 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 07:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53247 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
