YULIANTI, INDRI PUSPITA (2025) KEWENANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG KABUPATEN TANGERANG TERHADAP PERMASALAHAN DATA GANDA PADA NOMOR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_02.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_03.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_04.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_05.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Indri Puspita Yulianti_1111180015_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) |
Abstract
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Namun, dalam proses pengolahan data calon peserta masih menggunakan metode manual. Metode ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Identifikasi masalah pada penelitian adalah bagaimana kewenangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang dalam menangani permasalahan data ganda pada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? serta apa yang menjadi kendala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang dalam menghadapi permasalahan data ganda pada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan studi lapangan berupa wawancara di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasi penelitian ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kewenangannya dengan menyediakan layanan berupa Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta yang didasari oleh Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Unit Pengendalian Mutu Pelayanan danPenanganan Pengaduan Peserta. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala diantaranya proses penanganan data ganda yang panjang, keterbatasan sumber daya IT, dan sulitnya koordinasi dengan perusahaan pemberi kerja terkait. Saran dari penulis agar BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang mengembangkan sistem pelaporan, merekrut lebih banyak pekerja yang ahli dalam bidang IT, dan memastikan perusahaan pemberi kerja sudah memverifikasi data sebelum menyerahkan data calon peserta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Namun, dalam proses pengolahan data calon peserta masih menggunakan metode manual. Metode ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaksesuaian data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Identifikasi masalah pada penelitian adalah bagaimana kewenangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang dalam menangani permasalahan data ganda pada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? serta apa yang menjadi kendala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang dalam menghadapi permasalahan data ganda pada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan studi lapangan berupa wawancara di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasi penelitian ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kewenangannya dengan menyediakan layanan berupa Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta yang didasari oleh Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala diantaranya proses penanganan data ganda yang panjang, keterbatasan sumber daya IT, dan sulitnya koordinasi dengan perusahaan pemberi kerja terkait. Saran dari penulis agar BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang mengembangkan sistem pelaporan, merekrut lebih banyak pekerja yang ahli dalam bidang IT, dan memastikan perusahaan pemberi kerja sudah memverifikasi data sebelum menyerahkan data calon peserta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Tangerang. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Indri Puspita Yulianti | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 07:10 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 07:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53238 |
Actions (login required)
 |
View Item |