Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KERJASAMA PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KEADILAN BAGI NARAPIDANA DISABILITAS LAPAS IIA TANGERANG

Marlizah, Jihan (2025) KERJASAMA PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KEADILAN BAGI NARAPIDANA DISABILITAS LAPAS IIA TANGERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (547kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (262kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (359kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Jihan Marlizah_6670210058_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Prisoners with disabilities are part of one of the vulnerable groups that require special treatment in every punishment treatment in a prison or Correctional Institution (Lapas). Therefore, this group can have a physical and mental decline. Prisoners with disabilities are a vulnerable group who often experience discrimination due to limited basic services, including the right to justice during the correctional system. Efforts to realize guided treatment based on Human Rights for prisoners with disabilities are outlined in Law No. 8 of 2016 concerning the rights of disabilities and Law No. 22 of 2022 concerning corrections. Correctional institutions are a place of guidance for someone who makes a mistake, although prisoners do not get a sense of independence, the prison must fully provide the right to justice that facilitates vulnerable groups, namely disabilities. However, there are limited resources, infrastructure and financial constraints that cause special needs challenges for them. Therefore, a synergistic collaboration is needed between government agencies and non-governmental organizations, in order to support the activities of prisoners during their sentence. The purpose of this study is to find out more deeply how the fulfillment of the right to justice is given to prisoners with disabilities. This study uses a qualitative method aimed at case studies in the research of fulfilling the rights of justice for disabled prisoners. In addition, there is a need for optimization through the theory of justice according to John Rawls, especially on the concept of freedom (principle of equal liberty) and inequality in equality (the principle of difference) on its focus on guaranteeing the rights of disabled prisoners. The hope is to provide positive results for justice for disabled prisoners, although not yet completely comprehensive. So it is aimed at continuous advocacy supervision.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorINDRIYANY, IKA ARINIA199101142018032001
Additional Information: Narapidana penyandang disabilitas merupakan bagian dari salah satu terbilang kelompok rentan yang memerlukan akan perlakuan khusus dalam setiap perlakuan hukuman dalam sebuah penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Karenanya kelompok tersebut dapat memberikan efek menurun secara fisik maupun mental. Narapidana dengan disabilitas ini merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami diskriminasi atas keterbatasan layanan dasar dengan termasuk pada hak keadilan selama pada sistem pemasyarakatan berjalan. Upaya mewujudkan dari perlakuan yang terpandu berdasarkan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana penyandang disabilitas yang dituangkan melalui UU No. 8 Tahun 2016 mengenai hak disabilitas dan UU No. 22 Tahun 2022 mengenai pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi seseorang yang melalukan kesalahan, meskipun narapidana tidak mendapatkan rasa kemerdekaan namun pihak Lapas harus sepenuhnya memberikan hak keadilan yang memudahkan kelompok rentan yakni disabilitas. Namun terdapatnya keterbatasan sumberdaya, prasaranan hingga terhambatnya finansial yang menyebabkan terjadinya tantangan kebutuhan khusus untuk mereka. Maka dari itu diperlukannya sebuah kerjasama sinergis terkait instansi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, guna menunjang akan aktivitas narapidana selama masa hukuman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui lebih mendalam bagaimana pemenuhan hak keadilan yang diberikan pada narapidana disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditujukan dengan studi kasus dalam penelitian pemenuhan hak keadilan narapidana disabilitas. Selain itu perlunya pengoptimalan melalui teori keadilan menurut John Rawls, khususnya pada konsepan kebebasan (principle of equal liberty) dan ketidaksamaan dalam kesetaraan (the principle of difference) atas fokusnya menjamin hak-hak narapidana disabilitas. Harapan memberikan hasil positif keadilan narapidana disabilitas, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Maka ditujukan dengan pengawasan advokasi secara berkelanjutan.
Uncontrolled Keywords: Disability, Right to Justice, Prisoners Disabilitas, Hak Keadilan, Narapidana
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Unnamed user with email [email protected]
Date Deposited: 01 Sep 2025 07:47
Last Modified: 01 Sep 2025 07:47
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53065

Actions (login required)

View Item View Item