ARMINAH, ARMINAH (2025) PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DENGAN MODUS BUKTI TRANSFER DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ARMINAH_1111210017_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_02.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_03.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_04.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_05.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
|
Text
ARMINAH_1111210017_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) |
Abstract
The development of information technology has led to various new fraud modes, one of which is fraud with proof of transfer mode on social media. Fraud with the mode of proof of transfer is increasingly widespread and has caused victims of these actions. The problem identified is the protection of victims of fraud with this mode according to Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code and how to prevent it. The theories used are the theory of legal protection and the theory of punishment objectives. The research method used in this research is normative juridical method which is analytically descriptive. Based on the research findings that the provisions of Article 492 have expressly regulated criminal sanctions for perpetrators of fraud, namely imprisonment for a maximum of 4 years or a fine of up to 500 million. Then in the punishment, it is also obligatory to consider the situation of the victim in the provisions of Article 54 paragraph (1), and the provisions of Article 94 paragraph (1) can demand compensation through the restitution mechanism. Furthermore, prevention efforts can be carried out through repressive efforts by imposing sanctions on perpetrators of fraud. Comprehensive victim protection focuses on restoring victims' rights, but regulations need to be updated to remain relevant in the face of new fraud modes. It is expected that the government, law enforcement officials, increase the capacity of handling cases, and educate the victims.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai modus penipuan baru, salah satunya yaitu penipuan dengan modus bukti transfer di media sosial. Penipuan dengan modus bukti transfer semakin marak terjadi dan telah menimbulkan korban atas perbuatan tersebut. Permasalahan yang diidentifikasi adalah bagaimana perlindungan terhadap korban penipuan dengan modus tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana upaya pencegahannya. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan temuan penelitian bahwa ketentuan Pasal 492 telah mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku penipuan yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga 500 juta. Kemudian dalam pemidanaan juga wajib dipertimbangkan keadaan korban ketentuan Pasal 54 ayat (1), serta ketentuan Pasal 94 ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian melalui mekanisme restitusi. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dapat dilakukan melalui upaya represif dengan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Perlindungan terhadap korban secara komprehensif berfokus pada pemulihan hak korban, namun regulasi perlu terus diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi modus penipuan baru. Diharapkan agar pemerintah, aparat penegak hukum, meningkatkan kapasitas penanganan kasus, dan edukasi terhadap masyarakat, serta inovasi regulasi untuk memaksimalkan perlindungan korban penipuan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Protection, Fraud Victims, Proof of Transfer Mode. Perlindungan, Korban Penipuan, Modus Bukti Transfer. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | ARMINAH A ARMINAH | |||||||||
| Date Deposited: | 02 Sep 2025 03:29 | |||||||||
| Last Modified: | 02 Sep 2025 03:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/52948 |
Actions (login required)
 |
View Item |