DAMAYANTHI, FIRA YULIA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAU EIGENRICHTING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PEMBAKARAN PELAKU PENCURIAN MOTOR DENGAN KEKERASAN DI PONDOK AREN TANGERANG SELATAN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Skripsi)
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_02.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_03.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_04.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_05.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_01.pdf Restricted to Registered users only Download (994kB) |
|
Text
FIRA YULIA DAMAYANTHI_1111180066_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) |
Abstract
This study discusses criminal liability of individuals who engage in acts of vigilantism or eigenrichting leading to death. This case study centers of the causes and the criminal liability of the perpetrators of vigilantism in Pondok Aren. The research employs the theory of criminal liability. The research method adopted is normative juridical, based on a case study approach. The result of the study that many cases vigilantism in Indonesia, especially in Pondok Aren area of South Tangerang, unresolved through the applicable legal system. The mob involved in acts of vigilantism is actually aware of the existing laws, but due to emotional circumstances, they disregard the law and carry out acts of vigilantism. While legal provisions exist to regulate acts of vigilantism, the widespread occurrence of such incidents in largely due to the public’s lack of trust in law enforcement authorities in Indonesia. The mob involved in acts of vigilantism in Pondok Aren also didn’t receive the applicable sanctions as stipulated in the axisting regulations in Indonesia. Legal education by law enforcement officers to the public regarding regulations related to vigilantism serves as one of the solutions to minimize the occurrence of such cases. This approach also helps law enforcement build closer relationships with the community and restore public trust.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri atau eigenrichting yang menyebabkan kematian. Studi kasus difokuskan pada faktor penyebab dan pertanggungjawaban bagi para pelaku main hakim sendiri di Pondok Aren. Penelitian menggunakan teori Anomie dan teori Pertanggungjawaban Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya kasus main hakim sendiri di Indonesia yang tidak diselesaikan dengan hukum yang berlaku terutama di daerah Pondok Aren Tangerang Selatan. Para massa pelaku main hakim sendiri sebetulnya sadar ada hukum yang berlaku bagi para pelakunya tetapi karena keadaan emosi mereka melupakan hukum yang berlaku itu dan melakukan aksi main hakim sendiri. Sementara di satu sisi ada peraturan hukum yang mengatur bagi para pelaku main hakim sendiri. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia yang menjadikan banyaknya kasus main hakim sendiri. Para massa pelaku main hakim sendiri di Pondok Aren juga tidak mendapatkan sanksi yang berlaku seperti yang sudah tertulis di peraturan yang ada di Indonesia. Penyuluhan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peraturan yang menyangkut main hakim sendiri menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya kasus main hakim sendiri. Dengan begitu aparat penegak hukum jadi bisa lebih dekat dengan masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat kembali. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Vigilantism, Anomie, Criminal Liability. Main Hakim Sendiri, Anomie, Pertanggungjawaban Pidana. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Fira Yulia Damayanthi | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 08:53 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Aug 2025 07:17 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/52889 |
Actions (login required)
 |
View Item |