Fauziah, Syifa Ramadhani (2025) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_02.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_03.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_04.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_05.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Syifa Ramadhani Fauziah_1111210225_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Regional Head Elections (Pilkada) are democratic processes conducted to elect Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is the authorized institution responsible for overseeing the implementation of elections, including their various stages. Campaigning is an integral component of the election process, during which candidates utilize campaign props (Alat Peraga Kampanye/APK) to promote themselves to the public. In Lebak Regency, numerous violations have occurred regarding the installation of such props, underscoring the critical role of Bawaslu Lebak in ensuring compliance. This study aims to examine the authority exercised by Bawaslu Lebak Regency in supervising the installation of campaign props during the 2024 regional elections and to identify the challenges encountered. The research employs the theory of authority and the theory of supervision, using an empirical juridical approach and an analytical descriptive specification. Primary data supported by secondary data were obtained through interviews and document analysis. The findings indicate that Bawaslu Lebak Regency implements both preventive and repressive supervisory measures. Preventive efforts include issuing advisories, conducting public outreach, and inter- agency collaboration, while repressive actions involve processing reports and findings of violations, as well as dismantling non-compliant campaign materials. The agency faces several obstacles, including low awareness among candidates and campaign teams regarding legal compliance, limited personnel for enforcement activities, resistance from various stakeholders, and the environmental issue of accumulated campaign waste.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah kegiatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Badan pengawas pemilihan umum atau pemilu adalah lembaga yang berwenang mengawasi jalannya pemilu dan rangkaian di dalamnya. Kampanye merupakan hal yang tidak terlepas dalam rangkaian pemilu. Dalam kampanye, para peserta pemilu menggunakan alat peraga kampanye atau APK untuk mempromosikan diri agar dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Di Kabupaten Lebak terdapat banyak pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye, oleh karena itu dibutuhkan peran Bawaslu Lebak untuk mengawasi pemasangan APK yang dilakukan oleh peserta pemilu. Identifikasi masalah yaitu bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 dan kendala apa yang dihadapi? Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan dalam bentuk pengawasan preventif seperti memberikan himbauan, sosialisasi, dan kerjasama antar lembaga serta pengawasan secara represif atau penindakan, yakni penyelesaian laporan dan temuan pelanggaran serta melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Lebak yaitu kurangnya kesadaran dari peserta pemilu dan tim kampanye dalam menaati peraturan perundang-undangan dan himbauan yang diberikan, kurangnya jumlah personel dalam menertibkan alat peraga kampanye hingga mendapatkan protes dari berbagai pihak, hingga mengakibatkan penumpukkan sampah bekas alat peraga kampanye. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Bawaslu, Supervision, Campaign Props. Bawaslu, Pengawasan, Alat Peraga Kampanye. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | syifa ramadhani fauziah | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Aug 2025 05:19 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Aug 2025 05:19 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/52611 |
Actions (login required)
 |
View Item |