Manda, Manda (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3 SECARA ILEGAL: TINJAUAN HUKUM DAN PRAKTIK PENEGAKAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1111210025_Manda_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
1111210025_Manda_02.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
Text
1111210025_Manda_03.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) |
|
Text
1111210025_Manda_04.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
|
Text
1111210025_Manda_05.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB) |
|
Text
1111210025_Manda_Dafus.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text
1111210025_Manda_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
This research discusses criminal liability for corporations that illegally dispose of hazardous and toxic waste (B3) in the Banten region. In Indonesia, corporations can be subjected to criminal sanctions based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which can include principal penalties such as imprisonment and fines, as well as additional penalties like the closure of the company or confiscation of profits. However, criminal liability for corporations that illegally dispose of B3 waste still shows inefficiency in the sanctions imposed on corporations. In such cases, corporate executives should also be held accountable, but in practice, only the corporation is held responsible. Furthermore, the implementation of law enforcement against corporations engaged in illegal disposal of B3 waste in Banten still shows inefficiency and ineffectiveness in the criminal sanctions imposed. How is criminal liability implemented for corporations committing the crime of illegal disposal of hazardous and toxic waste (B3): A Legal Review and Enforcement Practice? And how is criminal law enforcement implemented against corporations committing the crime of illegal disposal of hazardous and toxic waste (B3): A Legal Review and Enforcement Practice? This research employs a normative juridical method with both primary and secondary data sources, as well as qualitative data analysis. The results show that there are still errors, inefficiencies, and ineffectiveness in accountability and criminal sanctions imposed by law enforcement authorities against corporations as environmental offenders. Environmental law enforcement is carried out through repressive measures, including criminal law enforcement from the initiation of an investigation to the court decision. The case discussed emphasizes that, in accordance with Articles 116 (1) and (2) of Law No. 32 of 2009, sanctions can be imposed on both business entities and individuals who give orders or act as leaders in committing the crime .
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal di wilayah Banten. Korporasi di Indonesia dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik berupa pidana pokok seperti penjara dan denda, maupun pidana tambahan seperti penutupan perusahaan atau perampasan keuntungan. Namun, Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 secara ilegal masih ditemukan ketidakmaksimalan dalam sanksi pidana yang di terima oleh korporasi, yang seharusnya korporasi juga pengurus dapat dimintai pertanggungjawabannya, namun dalam kasus ini hanya korporasinya saja. lalu implementasi penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembuangan limbah B3 secara ilegal di Banten masih menunjukkan ketidakmaksimalan dan ketidakefektifan sanksi pidana yang dijatuhkan. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku korporasi yang melakukan Tindak Pidana pembuangan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) secara ilegal: Tinjauan Hukum Dan Praktik Penegakan? Dan Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku korporasi yang melakukan Tindak Pidana pembuangan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) secara ilegal: Tinjauan Hukum Dan Praktik Penegakan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kekeliruan, ketidakmaksimalan, dan ketidakefektifan dalam pertanggungjawaban serta sanksi pidana yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya represif, yaitu penegakan hukum pidana untuk memulai penyelidikan hingga keputusan pengadilan. Kasus yang dibahas menegaskan bahwa sesuai Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009, sanksi dapat dikenakan baik kepada badan usaha maupun individu yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Liability, Corporation, Illegal B3 Waste, Legal Review, Law Enforcement. Pertanggungjawaban, korporasi, Limbah B3 Ilegal, Tinjauan Hukum, Penegakan Hukum. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | manda manda manda | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2025 03:07 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2025 03:07 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/52362 |
Actions (login required)
 |
View Item |